LSM Kawal Lampung Siap Aksi di Kejati dan BPKP Lampung, Soroti Pengelolaan Persediaan dan Aset RSUD Alimuddin Umar

hayat

- Redaksi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:35 WIB

50318 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kawal Lampung menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 24 Agustus 2026, di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan BPKP Lampung. Aksi tersebut berkaitan dengan kajian dan analisis awal terhadap catatan pengelolaan persediaan dan aset RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

Kajian yang disampaikan LSM Kawal Lampung tersebut menyoroti sejumlah catatan mengenai pengelolaan persediaan obat, barang medis, serta aset rumah sakit. Salah satu perhatian utama adalah adanya data persediaan obat yang tercatat telah mengalami kedaluwarsa dan dalam dokumen disebut memiliki tindak lanjut berupa “pemusnahan”.

LSM Kawal Lampung menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penelusuran lebih lanjut, terutama terkait proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, distribusi, pengendalian stok hingga pemantauan masa kedaluwarsa obat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kajian tersebut disebutkan sejumlah obat yang tercatat kedaluwarsa, antara lain Favipiravir, Pantoprazole, Ivermectine, Diltiazem, Morfin, Cefazolin, Citicoline, Losartan, Simvastatin, Aminosteril, Levica, Roculax, Sodium Hyalrnt, Dopamin, Tiaryt dan berbagai jenis obat lainnya.

Sebagai contoh, dokumen yang menjadi bahan kajian mencatat Favipiravir sebanyak 600 unit dengan nilai Rp9.000.000. Selain itu terdapat sejumlah catatan lainnya, seperti Pantoprazole senilai Rp1.496.000, Sodium Hyalrnt Rp1.653.300, Levica Rp1.132.200, Tiaryt Rp959.040, Dopamin Inj Rp792.000, serta beberapa jenis obat lainnya.

Yang menjadi perhatian LSM Kawal Lampung adalah munculnya angka Rp649.605.812,30 pada bagian akhir salah satu rangkaian daftar persediaan obat RSUD Alimuddin Umar.

Baca Juga :  LSM TRINUSA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI KELANGKAAN GAS LPG 3KG: DESAK PERTAMINA PATRA NIAGA BERTANGGUNG JAWAB

Namun, LSM Kawal Lampung menegaskan bahwa angka tersebut belum dapat serta-merta disebut sebagai kerugian negara akibat obat kedaluwarsa. Angka tersebut masih perlu diverifikasi dengan melihat judul tabel secara lengkap, halaman sebelum dan sesudahnya, struktur lampiran, serta memastikan apakah angka tersebut merupakan subtotal atau total dan apakah telah dilakukan penghapusan maupun penyesuaian pencatatan.

Agung Irwansyah menyampaikan bahwa kehati-hatian tersebut penting agar kajian yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kesimpulan prematur.

«“Kajian ini merupakan analisis awal berbasis dokumen, bukan putusan mengenai adanya tindak pidana. Angka Rp649.605.812,30 harus diverifikasi lebih lanjut. Kami tidak ingin menyebutnya sebagai kerugian negara sebelum ada pemeriksaan dan kesimpulan dari pihak yang berwenang,” ujar Agung Irwansyah.»

Menurutnya, persoalan utama yang perlu didalami bukan hanya mengenai nilai persediaan yang kedaluwarsa, tetapi juga bagaimana proses perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian stok dan pengawasan masa kedaluwarsa dilakukan.

LSM Kawal Lampung juga meminta aparat penegak hukum dan instansi pemeriksa untuk menelusuri apakah terdapat kelalaian administrasi, kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakefisienan, atau kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan persediaan dan aset RSUD Alimuddin Umar.

Selain persediaan obat, kajian tersebut juga menyinggung keberadaan sejumlah aset dan peralatan RSUD yang berasal dari proses penilaian. Menurut LSM Kawal Lampung, aspek penatausahaan, pencatatan, penilaian, keberadaan fisik, serta pemanfaatan aset tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga :  LSM Trinusa Sayangkan Sikap Kabid Pendidikan Dasar Kota Bandar Lampung yang Memblokir WhatsApp Saat Dikonfirmasi Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS

Aksi ke Kejati dan BPKP Lampung

Atas dasar kajian awal tersebut, LSM Kawal Lampung menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa pada Senin, 24 Agustus 2026.

Aksi tersebut diarahkan kepada Kejati Lampung dan BPKP Lampung dengan tuntutan agar dilakukan klarifikasi, pemeriksaan dan penelusuran secara profesional terhadap catatan pengelolaan persediaan serta aset RSUD Alimuddin Umar.

“Kami akan datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta agar dokumen yang menjadi dasar kajian ini diverifikasi secara profesional. Jika memang terdapat kesalahan administrasi, tentu harus diperbaiki. Tetapi jika pemeriksaan menemukan adanya unsur penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan,” tegas Agung.

LSM Kawal Lampung menekankan bahwa aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami meminta semua pihak menghormati proses pemeriksaan. Prinsipnya sederhana: dokumen diperiksa, fakta diverifikasi, dan apabila ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum,” pungkas Agung Irwansyah.

LSM Kawal Lampung berharap aparat yang berwenang dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara objektif sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi sebenarnya atas pengelolaan persediaan dan aset RSUD Alimuddin Umar dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

Berita Terkait

LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Desak DLH Provinsi Lampung Turun Tangani Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Lengkukai KabupatenTanggamus
Celoteh Sandi FW: “BBM Langka, Salah Siapa?
Wagub Jihan : HIMPAUDI Berperan Penting dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak yang Berkualitas
Lampung Perluas Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal
Ketua Dekranasda Propinsi lampung Purnama Wulan Sari Mirza menerima Audiensi dari APPMI
Pria Tanggamus, Korban Pembacokan Viral di Bandar Lampung Alami Luka Berat, Satu Pelaku Ditangkap
Hujan Perdana Setelah Kemarau, Bandar Lampung Diselimuti Kesejukan
Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Flag Off Lampung Tapis Karnaval Puncak Festival Krakatau XXXV 2026

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru