Lampung Timur — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FAKAR LAMPUNG kembali menyoroti dugaan praktik pungutan yang terjadi pada setiap pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kabupaten Lampung Timur. Dugaan pungutan tersebut berlangsung sejak tahun 2020 hingga tahun 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan tersebut diduga mencapai 6% (enam persen) hingga 7% (tujuh persen) dari setiap pencairan Dana BOS. Adapun modus operandinya, setiap kali pencairan dana dilakukan, kepala sekolah diduga menyerahkan sejumlah uang kepada Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).
“Kami menduga ada pungutan setiap pencairan Dana BOS SMA se-Kabupaten Lampung Timur, dengan besaran 6% sampai 7%. Modusnya, setiap pencairan, kepala sekolah menyerahkan ke Ketua MKKS,” ujar Afriansyah, selaku Ketua LSM FAKAR LAMPUNG, saat ditemui awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Afriansyah menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti kebenarannya, pihaknya akan segera mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk memeriksa dan memanggil seluruh kepala sekolah SMA se-Kabupaten Lampung Timur.
“Jika hal itu betul terjadi, maka kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk segera memeriksa dan memanggil seluruh kepala sekolah SMA se-Kabupaten Lampung Timur. Kami akan bersurat dan menggelar unjuk rasa secepatnya,” tegasnya.
LSM FAKAR LAMPUNG menilai praktik pungutan terhadap Dana BOS merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan dunia pendidikan dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan. Dana BOS seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan, bukan untuk kepentingan di luar peruntukannya.
Pihaknya juga mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Inspektorat melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lampung Timur.
TUNTUTAN LSM FAKAR LAMPUNG:
Mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera memeriksa dan memanggil seluruh kepala sekolah SMA se-Kabupaten Lampung Timur terkait dugaan pungutan Dana BOS;
Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lampung Timur;
Mendesak Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan Dana BOS tahun 2020–2026;
Meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di seluruh SMA se-Kabupaten Lampung Timur;
Menuntut penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
RENCANA TINDAK LANJUT:
Surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta Inspektorat;
Unjuk rasa (aksi damai) yang akan digelar secepatnya dengan titik kumpul dan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut;
Pengumpulan bukti dan keterangan dari para pihak terkait.
LSM FAKAR LAMPUNG mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para guru, komite sekolah, dan orang tua siswa, untuk bersama-sama mengawal transparansi pengelolaan Dana BOS demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.
