Buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” Dosen dan Mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ Terbit

Waspada Indonesia

- Redaksi

Selasa, 25 Juni 2024 - 20:06 WIB

50141 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” karya Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si., Zulkifli, Diki Abdul Kodir M, dan Edi Rahman. “Alhamdulillah, sudah selesai cetak. Kamis yang lalu, sudah saya terima bukunya. Sudah dikirim juga ke penulis yang lain oleh penerbit,” kata Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si., salah satu penulis buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila,” Selasa (25/6/2024).

Buku setebal 187 halaman terbitan Mahara Publishing tersebut, ungkap Rahmat Salam, berawal dari diskusi kelas Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan menggabungkan teori dan praktik kebijakan publik. Selain itu, dikaitkan dengan dasar dan filosofis dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

“Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam bagi para pembaca. Dalam buku ini, juga dibahas tentang berbagai aspek penting kebijakan publik, seperti pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, proses perumusan dan implementasi kebijakan publik, dan analisis dampak kebijakan publik,” ujarnya.

Baca Juga :  Pilu Orantji Kehilangan Job Usai Dinonaktifkan Jadi Member Herbalife, Kini Berjuang di PN Jaksel

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dilanjutkannya, buku “Dasar dan Filosofi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Pengamalan Pancasila” juga membahas tentang etika dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dan peran Pancasila dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dilengkapi pula dengan contoh dan studi kasus aktual di Indonesia, untuk membantu para pembaca memahami aplikasi teori kebijakan publik dalam kehidupan nyata.

“Secara keseluruhan, ada enam bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Konsep Dasar Kebijakan Publik, Bab III Pancasila Sebagai Fondasi Filosofis Kebijakan Publik di Indonesia, Bab IV Pengamalan Pancasila dalam Kebijakan Publik di Berbagai Bidang, Bab V Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pancasilais, dan Bab VI Kesimpulan, Rekomendasi dan Harapan,” sebutnya.

Assoc. Prof. Dr. Rahmat Salam, M.Si merupakan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta; mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembangunan, Perencanaan, Administrasi Islam dan Teori Organisasi, sekaligus Dosen Magister Ilmu Administrasi: Teori Administrasi, Perencanaan Strategis, Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan. Sementara, Zulkifli, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (2008-2015), pernah bekerja di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tahun 2017 sampai sekarang, berkerja sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten di Kementerian Desa.

Baca Juga :  Michel Siwy Apresiasi Kampanye Akbar Prabowo Gibran di GBK Berlangsung Kondusif Untuk Indonesia Unggul

Selanjutnya, Diki Abdul Kodir M, mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ (2023-sekarang), Pengelola Data Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP (2016-2019); Pengadministrasi Tata Usaha, Pusat Prestasi Nasional (2020-2023); dan Pengadministrasi Keuangan, Balai Pengelolaan PengujianPendidikan (2024-sekarang). Edi Rahman Guru sendiri, mahasiswa Magister Administrasi Publik UMJ, merupakan guru SMK Negeri 2 Tenggarong. Saat ini (2022-2027), Sekretaris Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kutaikartanegara.

Berita Terkait

DPP ASWIN,Buka Peluang Berkarir bagi Jurnalis di Seluruh Kabupaten/Kota Di Propinsi Lampung
Mengecam Narasi Tendensius dan Fitnah Yang Di Arahkan Kepada Keluarga Menperin Agus Gumiwang
Mengecam Narasi Tendensius dan Fitnah Yang Di Arahkan Kepada Keluarga Menperin Agus Gumiwang
Ketua PW GPA DKI : Setalah kami melihat dan kami pahami ternyata UU TNI Bukan kembalikan Dwifungsi Abri, Akan Tetapi Untuk memperkuat pengabdian kepada negara
Kepentingan Emak-emak, DPRD Desak Pemerintah Renovasi Pasar Sunan Giri
Legislator PSI Minta BUMD Pasar Jaya Segera Renovasi Pasar Gardu Asem dan Sunan Giri
Bahlil Lahadalia: Mimpi buruk Prabowo dan Partai Golkar.
Polemik Pemilihan RW 011 TSI Duri Kosambi, Kuasa Hukum Darsuli SH : Kami Akan Melakukan Upaya Hukum

Berita Terkait

Rabu, 9 April 2025 - 09:39 WIB

LSM Trinusa Provinsi Lampung Himbau Pejabat Daerah Segera Laporkan LHKPN 2024

Rabu, 2 April 2025 - 09:32 WIB

Polda Lampung Terapkan ‘Delay System’ untuk Atasi Kepadatan Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni pada Arus Balik Lebaran 2025

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:19 WIB

LSM TRINUSA Provinsi Lampung Sayangkan Sikap Sekwan Kota Bandar Lampung Tidak Membalas Surat Konfirmasi Dugaan Korupsi

Rabu, 12 Maret 2025 - 19:27 WIB

Kejati Lampung Periksa 2 Orang Mantan Sekwan DPRD Tanggamus Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

Selasa, 11 Maret 2025 - 08:45 WIB

Polda Lampung Imbau Warga Hindari Jual Beli Bagian Satwa Dilindungi.

Jumat, 7 Maret 2025 - 13:12 WIB

*Sekjen LSM Trinusa Provinsi Lampung Sayangkan Sikap Pegawai BPKAD Provinsi Lampung Tolak Surat Konfirmasi Dugaan Korupsi*

Jumat, 7 Maret 2025 - 09:29 WIB

Bupati Pringsewu Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi LampunG

Kamis, 6 Maret 2025 - 11:42 WIB

Ketua Da’i Kamtibmas Polda Lampung Tekankan Penyamaan Visi dan Misi dalam Menangkal Radikalisme dan Kejahatan

Berita Terbaru