LSM Jati Lampung Desak BPJN Wilayah II Transparan soal Anggaran Rp 259,5 Miliar, Aksi Unjuk Rasa Akan Digelar

BANDAR LAMPUNG – LSM Jati (Jaringan Transparansi Kebijakan Indonesia) Provinsi Lampung mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Lampung untuk membuka akses informasi publik terkait rencana anggaran tahun 2025. Desakan ini menyusul belum transparannya rincian penggunaan anggaran sebesar Rp 259.567.387.000 (Rp 259,5 miliar) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025.

Ubay, Koordinator LSM Jati Provinsi Lampung, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah formal dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada BPJN Wilayah II Lampung. Surat tersebut meminta kejelasan dan keterbukaan detail perencanaan anggaran yang nilainya hampir mencapai Rp 260 miliar itu.

Baca Juga :  LSM TRINUSA LAMPUNG DESAK PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DUGAAN KORUPSI PROYEK IRIGASI BESAR MENGENDAP DI SNVT PJPA BBWS MESUJI SEKAMPUNG

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah melayangkan surat konfirmasi. Jika tidak ada respons yang memuaskan dan transparan, minggu depan kami akan jadwalkan aksi unjuk rasa Jilid 1 di kantor BPJN Wilayah II Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung,” tegas Ubay dalam pernyataannya, Kamis (13/10/2025).

Ancaman aksi demonstrasi ini menunjukkan eskalasi tekanan dari kelompok masyarakat sipil. LSM Jati menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya untuk proyek-proyek jalan nasional, merupakan bagian dari upaya mencegah penyimpangan dan memastikan dana publik digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada publik. Masyarakat Lampung berhak mengetahui untuk apa saja dana tersebut akan dialokasikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Kami mendorong BPK RI untuk turut mengawal hal ini,” tambah Ubay.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari pihak BPJN Wilayah II Lampung mengenai surat dari LSM Jati dan rencana anggaran tahun 2025 tersebut belum dapat diperoleh.

Ekspektasi publik kini tertuju pada respons BPJN Wilayah II Lampung. Apakah institusi ini akan memenuhi tuntutan transparansi atau justru membuka ruang bagi aksi unjuk rasa pertama yang akan dilakukan oleh LSM Jati.

(Hayat)