Minim Papan Proyek dan Akses Informasi, Pekerjaan Rutin Jalan Jabar Diduga Tak Akuntabel

Redaksi.

- Redaksi

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:43 WIB

50688 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat ,Bandung  – waspadaindonesia .com // Penggunaan anggaran negara pada proyek Pekerjaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan dana fantastis sebesar Rp13.675.041.000 dari APBD Provinsi ini diduga dikelola dengan mekanisme yang kurang transparan.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran belasan miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai minim informasi yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemerhati kebijakan publik.

Poin-Poin yang Menjadi Sorotan:
Minimnya Papan Informasi Proyek: Di beberapa titik pengerjaan, ditemukan ketiadaan papan informasi yang jelas mengenai rincian volume pekerjaan dan serapan anggaran per titik lokasi.

Baca Juga :  Wujud Nyata Peduli Lingkungan Hidup, LPLHN Gelar Aksi Bersih- Bersih Sungai

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Realisasi Fisik vs Anggaran: Muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara kualitas material yang digunakan dengan besarnya pagu anggaran yang telah dicairkan.

Akses Informasi Publik: Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan rincian penggunaan dana rutin yang seharusnya bersifat terbuka sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Respons Masyarakat dan Pengamat
Beberapa aktivis transparansi anggaran di Jawa Barat mendesak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat untuk membuka data secara gamblang.

Baca Juga :  Menanam Lombok di Jalan Rusak, Warga Canrego Menanti Kepedulian Pemerintah

“Anggaran sebesar 13,6 miliar itu bukan angka yang kecil. Jika pengerjaan rutin ini tidak diawasi dengan ketat dan tidak transparan, potensi kebocoran anggaran sangat besar,” ujar salah satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidaktransparanan tersebut. Masyarakat berharap pihak Inspektorat maupun aparat penegak hukum melakukan monitoring lebih dalam agar uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas.
Red *H.M *

Berita Terkait

Nagan Raya Rajai Investasi di Aceh, Bupati TRK: Investasi Harus Bawa Manfaat Nyata untuk Rakyat
Prof Sutan Nasomal Sarankan Presiden Ri Perintahkan Bawahan Kritik Saran Diterima Diwujudkan Dari Masyarakat Bukan Dianggap Sebaliknya Atau Di Bungkam!!!
Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Agar Polri Tinggalkan Kebiasaan Lamanya yang Tidak Bagus
Proses Kilat Polres Demak Dipertanyakan, Empat Saksi Mengaku Tak Tahu Peristiwa yang Disangkakan
Polres Kampar Dampingi Petani Jual 2.191 Kg Jagung Pipil ke Bulog Pekanbaru
Pekarangan Warga Polsek Teluk Meranti Digarap Polri Dukung Swasembada Pangan Tanam Cabai
Gubsu dan Bupati Karo Rumuskan Langkah Strategis Kembangkan Ekowisata Air Panas Semangat Gunung-Doulu
Polsek Sabak Auh Berbagi Sembako Warga Selat Guntung Menyambut Hut Bhayangkara ke-80, Kapolsek Turun Langsung 

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 00:08 WIB

PW GPA : Masyarakat Yakin LHKPN Zita Anjani Didapat dari Usaha yang Sah

Minggu, 21 Juni 2026 - 15:42 WIB

Penyerahan Tahap II Roy Suryo & Dr. Tifa: AKPERSI Sebut Sesuai Prosedur KUHAP

Sabtu, 20 Juni 2026 - 17:36 WIB

HIMLAB RAYA Jakarta: Darnedy Kurnia Santi Dinilai Memiliki Peran Strategis dalam Mendorong Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Labuhanbatu Raya

Sabtu, 20 Juni 2026 - 00:07 WIB

Ketua Umum BRN Apresiasi Kinerja APH & Polda Metro Jaya : Penahanan Roy Suryo Bagian Proses Hukum Yang Harus Dihormati

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:58 WIB

HIMLAB RAYA Jakarta: Tudingan Bupati Bungkam terhadap Demokrasi Desa Tidak Berdasarkan Fakta yang Utuh

Selasa, 16 Juni 2026 - 01:14 WIB

Zulhas Justru Membuka Fakta ke Publik, Jangan Giring Opini Sesat terhadap Zulhas

Minggu, 14 Juni 2026 - 20:45 WIB

Presiden Prabowo Sedang Berantas Kebocoran APBN, Bukan Melakukan Pemborosan

Minggu, 14 Juni 2026 - 20:23 WIB

Wujudkan Persatuan, Kolaborasi, dan Resolusi Ekonomi untuk Indonesia, Bukan Reformasi Jilid II

Berita Terbaru