Minim Papan Proyek dan Akses Informasi, Pekerjaan Rutin Jalan Jabar Diduga Tak Akuntabel

Redaksi.

- Redaksi

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:43 WIB

50711 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat ,Bandung  – waspadaindonesia .com // Penggunaan anggaran negara pada proyek Pekerjaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan dana fantastis sebesar Rp13.675.041.000 dari APBD Provinsi ini diduga dikelola dengan mekanisme yang kurang transparan.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran belasan miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai minim informasi yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemerhati kebijakan publik.

Poin-Poin yang Menjadi Sorotan:
Minimnya Papan Informasi Proyek: Di beberapa titik pengerjaan, ditemukan ketiadaan papan informasi yang jelas mengenai rincian volume pekerjaan dan serapan anggaran per titik lokasi.

Baca Juga :  Target Program TMMD Kodim 0118/Subulussalam Ke-118/RTLH/Milik Ibu Turis Memasuki Tahap Pemasangan Daun Pintu dan Jendela

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Realisasi Fisik vs Anggaran: Muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara kualitas material yang digunakan dengan besarnya pagu anggaran yang telah dicairkan.

Akses Informasi Publik: Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan rincian penggunaan dana rutin yang seharusnya bersifat terbuka sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Respons Masyarakat dan Pengamat
Beberapa aktivis transparansi anggaran di Jawa Barat mendesak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat untuk membuka data secara gamblang.

Baca Juga :  2 Calon Bawaslu Jakpus Pecatan ASN dan Punya Afiliasi Politik, DPR RI Bereaksi Keras

“Anggaran sebesar 13,6 miliar itu bukan angka yang kecil. Jika pengerjaan rutin ini tidak diawasi dengan ketat dan tidak transparan, potensi kebocoran anggaran sangat besar,” ujar salah satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidaktransparanan tersebut. Masyarakat berharap pihak Inspektorat maupun aparat penegak hukum melakukan monitoring lebih dalam agar uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas.
Red *H.M *

Berita Terkait

Pemkab Karo Apresiasi Gereja Inkulturatif GBKP Bukit Kelasis Barus Sibayak, Usung Arsitektur Rumah Adat Karo
Surat Penghentian Diduga Tak Bertaring, Proyek Tower Batununggal Jadi Sorotan Tajam
ICMA Australia Gelar Annual General Meeting (AGM), Prof. Ana Sopanah Terpilih sebagai President ICMA Indonesia Periode 2026–2029
20 Personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar Karo Terima Penghargaan atas Dedikasi
Konsolidasi Jelang Pemilu 2029: LAMR Meranti dan Bawaslu Gelar   
Percepat Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Nagan Raya Salurkan 100 Persen Dana Desa Tahap II 2026
Pemkab Karo Gelar Gerak Jalan Kemerdekaan Sambut HUT RI Ke-81
Kepedulian Nyata PT MBK Ventura Kembali Hadir di Pasirjambu, OJK Edukasi Literasi Keuangan Warga

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 01:08 WIB

Aceh Tenggara Mendesak Program Strategis Mitigasi Bencana dan Irigasi untuk Ketahanan Pangan

Senin, 10 Agustus 2026 - 00:57 WIB

Kepala MTsN 1 Aceh Tenggara Diduga Simpan Penyimpangan Dana BOS, Kemenag Tegaskan Siap Proses Hukum

Senin, 10 Agustus 2026 - 00:51 WIB

Proyek Irigasi P3-TGAI di Aceh Tenggara Diduga Sarat Manipulasi, PPK OP SDA-II BWS Sumatera-I Pilih Bungkam

Senin, 10 Agustus 2026 - 00:49 WIB

Kecamatan Darul Hasanah Promosikan Produk Unggulan di Festival Kakao dan Pasar Tani Aceh Tenggara

Minggu, 9 Agustus 2026 - 23:24 WIB

KALIBER ACEH: Jangan Ganggu Petani! Aceh Tenggara Butuh Pembangunan, Bukan Kegaduhan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 00:08 WIB

H. Irmawan Dinilai Mampu Jawab Harapan Publik, Didorong Pimpin Aceh Tenggara 2029

Selasa, 4 Agustus 2026 - 23:22 WIB

Proyek P3-TGAI di Aceh Tenggara Dihantam Isu Jual Beli Proyek dan Dugaan KKN

Selasa, 4 Agustus 2026 - 23:14 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan, Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane Tekankan Disiplin dan Etika Medis

Berita Terbaru