Minim Papan Proyek dan Akses Informasi, Pekerjaan Rutin Jalan Jabar Diduga Tak Akuntabel

Redaksi.

- Redaksi

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:43 WIB

50190 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Barat ,Bandung  – waspadaindonesia .com // Penggunaan anggaran negara pada proyek Pekerjaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan dana fantastis sebesar Rp13.675.041.000 dari APBD Provinsi ini diduga dikelola dengan mekanisme yang kurang transparan.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran belasan miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai minim informasi yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemerhati kebijakan publik.

Poin-Poin yang Menjadi Sorotan:
Minimnya Papan Informasi Proyek: Di beberapa titik pengerjaan, ditemukan ketiadaan papan informasi yang jelas mengenai rincian volume pekerjaan dan serapan anggaran per titik lokasi.

Baca Juga :  Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Penyaluran Transfer ke Desa Tahap 1 dan BLT Desa Triwulan 1 Dihadiri Bupati Karo

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Realisasi Fisik vs Anggaran: Muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara kualitas material yang digunakan dengan besarnya pagu anggaran yang telah dicairkan.

Akses Informasi Publik: Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan rincian penggunaan dana rutin yang seharusnya bersifat terbuka sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Respons Masyarakat dan Pengamat
Beberapa aktivis transparansi anggaran di Jawa Barat mendesak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat untuk membuka data secara gamblang.

Baca Juga :  MUSDA XVIII HIPMI Sumut,Kolaborasi Pengusaha Muda Untuk Sumut Berkah

“Anggaran sebesar 13,6 miliar itu bukan angka yang kecil. Jika pengerjaan rutin ini tidak diawasi dengan ketat dan tidak transparan, potensi kebocoran anggaran sangat besar,” ujar salah satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Wilayah Pelayanan V Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidaktransparanan tersebut. Masyarakat berharap pihak Inspektorat maupun aparat penegak hukum melakukan monitoring lebih dalam agar uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas.
Red *E. S *

Berita Terkait

Wakapolres Tanah Karo : Keberadaan Organisasi Profesi Media Sangat Penting Dalam Membangun Informasi Yang Sehat, Edukatif, Dan Berimbang
Wabup Nagan Raya Raja Sayang Terima Kunker Wali Kota Banda Aceh, Salurkan Bantuan Banjir di Beutong Ateuh
​Respons Cepat Dampak Luapan Citarum, Plt. Bupati Bekasi dan Ketum LSM TRINUSA Tinjau Titik Kritis di Muaragembong
Panen Raya Padi Sawah di Kecamatan Mardingding Indikator Keberhasilan Pemulihan Dan Penguatan Jaringan Irigasi Kawasan Terdampak Banjir
Membangun Sinergi Lewat Tindakan Nyata: Transparansi dan Keterbukaan Polres Inhu Dukungan Nyata Kapolres Baru untuk Kemitraan dengan Media
Diduga Manipulasi Dana BOS, Kepala SMPN 2 Tanjung Raja dan Bendahara Jadi Sorotan Publik
BPN KBB Serahkan 250 Sertipikat PTSL 2025 di Desa Mekar Jaya, Sekaligus Sosialisasikan Sertipikat Elektronik
Ribuan ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Ikuti Apel Gabungan

Berita Terkait

Jumat, 26 Desember 2025 - 21:26 WIB

Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah MI dan MTs di Kabupaten dan Kota Bogor Disorot, Transparansi Anggaran Rp29,4 Miliar Dipertanyakan

Jumat, 26 Desember 2025 - 21:07 WIB

Usai Kasus Dugaan Perselingkuhan Pejabat, GMPB Minta Oknum Pejabat Diduga Terlibat Kasus KPK Gadungan Dipecat oleh Pemkab Bogor

Selasa, 9 Desember 2025 - 16:31 WIB

Ketua Ultras Persikabo Curvasud (UPCS) Bogor Raya, Mengajak para Supporter Untuk Tidak Ikut Dalam Aksi Apapun

Berita Terbaru