Buruknya Kinerja Ganti Rugi Pengrusakan Kebun Sagu. Kuasa Keluarga Wasek GRIP Jaya Meranti Desak MenPAN RI Evaluasi Kelulusan Assessment Oknum OTT KPK

REDAKTUR UTAMA

- Redaksi

Jumat, 7 Februari 2025 - 00:48 WIB

50903 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meranti – Melihat kondisi Meranti berstatus miskin ekstrim, dan banyak para oknum pejabat tersandung Operasi Tangkap Tangan KPK terkait kasus penerimaan suap oleh mantan Bupati yang telah cukup unsur pidananya, Warga khawatir akan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Meranti kedepan paska setelah dilantiknya Bupati baru tahun 2025, menurutnya jika masih diisi oleh oknum-oknum bermasalah dengan memegang jabatan mengurusi anggaran kami ragu akan Kredibilitas terhadap oknum – oknum tersebut karena kami menginginkan kedepan pemerintahan Meranti bersih dari unsur patologi birokrasi.

Dilansir dari CNN Indonesia tanggal 28 April 2023, ada 28 Orang oknum oknum yang terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Oleh karena itu Masyarakat mendesak KPK, agar melakukan tindakan yang tegas berkenaan dengan sudah cukup unsur pidana penerima suap kasus Mantan Bupati Meranti maka kami juga mempertanyakan pula bagaimana terhadap status hukum yang memberikan suap atau pemberi Rasuah ?.

Baca Juga :  Masyarakat Diimbau Waspadai Kebakaran di Musim Panas.

Hal yang perlu diperhatikan terkait pemberian suap adalah sumber uang yang diberikan, apakah bersumber dari keuangan peribadi atau anggaran Dinas terkait. Jika dengan menggunakan anggaran daerah secara melanggar hukum , tentunya mereka diindikasikan melakukan korupsi terlebih dahulu dan setelah itu baru mereka menyetor kepada atasan. Oleh karena itu kami pertanyakan karena unsur pidana penerima suap sudah sudah terpenuhi maka bagaimana pula unsur pidana pemberi rasuah?

Baca Juga :  Meranti Terima Sentra Hilirisasi Kelapa dan Program Peremajaan 3.000 Hektare dari Pemerintah Pusat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menjadi catatan penting buat Bupati terpilih kedepan, Agar menepatkan pejabat sesuai disiplin ilmu dan bersih dari mengidap patologi Birokrasi. ” Kami Desak KPK untuk mengusut tuntas guna menyelamatkan kabupaten Meranti ini dari perbuatan oknum-oknum yang sudah tidak kami percayai lagi, Jika masih dipercayai maka kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus pantau, bila perlu kami melakukan aksi Demonstrasi jika mendapat temuan temuan penyalahgunaan wewenang,” apalah Jadinya Kabupaten ini, jika diurus oleh oknum mengidap Patologi Birokrasi,” Tutup mereka. []

Berita Terkait

Guru dan Budayawan Meranti Dokumentasikan Sejarah Kepahlawanan di Balai Adat
Sinergi Kapolres dan Bupati Meranti Terlihat Saat Jalan Pagi
Sosialisasi Budaya Melayu oleh LAMR Sasar Santri Darul Fikri
Presisi Polda Riau Bernuansa Melayu, LAMR Meranti Apresiasi Ekspedisi Merah Putih
LAMR Meranti Anugerahkan Tanda Kehormatan ke Kapolres AKBP Gede
Jaga Mangrove, LAMR Meranti Ajak Masyarakat Rawat Pesisir
Butuh Data Resmi Pemkab Meranti? Ajukan Melalui Layanan PPID Kominfo
KETUA LAMR KEPULAUAN MERANTI TERIMA KUNJUNGAN SILATURAHMI 10 KEPALA DESA 

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Hari Kedua Ops Patuh Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Pengendara Lewat Radio dan Turun ke Jalan

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:28 WIB

Pererat Silaturahmi, Bupati dan Wabup Karo Hadiri Kerja Tahun di Sejumlah Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Hadiri Rakornas TPAKD Bersama Presiden Prabowo, Bupati Karo Perkuat Akses Keuangan Warga

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Akhirnya! Jalan Rusak Puluhan Tahun Kutabuluh – Kutamale Mulai Diperbaiki

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:05 WIB

Pemkab Karo Raih Predikat INFORMATIF di KI Sumut Award 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:32 WIB

Bupati Karo dan Kajari Perkuat Perlindungan Guru Lewat Program Jaksa Sahabat Pendidik

Senin, 19 Oktober 2026 - 09:49 WIB

Pemkab Karo Diundang Tampilkan Potensi Wisata dan UMKM di FLEI 2026 Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 10:30 WIB

BUPATI KARO USULKAN 19 RANPERDA DI PARIPURNA DPRD, BAHAS PENDIDIKAN HINGGA KETAHANAN PANGAN

Berita Terbaru