Menyoal Premanisme dan Korupsi, Investasi di Jawa Barat Terancam oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat

hayat

- Redaksi

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:36 WIB

50154 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menyatakan bahwa tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat. Beliau menegaskan perlunya tindakan hukum terhadap oknum yang mengganggu perusahaan di kawasan industri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, berpendapat bahwa yang lebih membahayakan adalah pejabat yang korupsi. Ia menyatakan bahwa premanisme muncul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Panji juga menyoroti kasus Bank BJB yang lebih memilih meminjamkan dana ke luar Jawa Barat dan Banten, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab kelangkaan permodalan bagi masyarakat lokal.

Baca Juga :  Saksi Akui Dipaksa Mengaku Korban, Kuasa Hukum Sebut Rizal Rudiansyah Jadi Target Penghancuran Nama Baik

Sebagai ahli di bidang investasi, penting untuk memahami bahwa iklim investasi yang kondusif memerlukan stabilitas dan keamanan. Tindakan premanisme oleh oknum ormas memang dapat mengganggu operasional perusahaan dan menurunkan minat investor. Namun, pernyataan Panji Ilham Haqiqi juga menyoroti masalah mendasar yang tidak boleh diabaikan. Korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang tidak mendukung pengusaha lokal dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memicu munculnya premanisme.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus Bank BJB yang lebih memilih menyalurkan pinjaman ke luar daerah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara yang tidak legal.

Baca Juga :  Perayaan hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946/Tahun 2024 Masehi, Kota Cimahi Diawali dengan Pawai Budaya

Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain penegakan hukum terhadap tindakan premanisme, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa kebijakan perbankan mendukung pengusaha daerah. Dengan demikian, akar masalah dapat ditangani, dan stabilitas ekonomi serta sosial dapat terwujud.

Tiem

Berita Terkait

Saksi Akui Dipaksa Mengaku Korban, Kuasa Hukum Sebut Rizal Rudiansyah Jadi Target Penghancuran Nama Baik
Ucapan Kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang Sebut Tak Butuh Media Dikecam karena Tidak Sejalan dengan Semangat UU Pers
HALAL BIHALAL KECAMATAN SAGULING KBB YANG DIHADIRI OLEH WAKIL BUPATI KBB
Sikapi RKUHAP, Prabu Foundation : Jangan Ada Lembaga Penegak Hukum Dengan Kewenangan Lebih Dari APH Lainnya
Gelar Seminar Nasional: LBH DPP LSM KOREK dan FH Unikom, Kritik Draft RKUHP Potensi Timbulkan Gesekan Antar Pancawangsa
Neneng Rahmawati diduga di Kriminalisasi, Iwan Samma SH Minta Presiden dan Jaksa Agung Hentikan
Mantan narapidana Terorisme dukung Realisasi Program Pemerintah swasembada Ketahanan Pangan
Pemberian Remisi Khusus Natal 2024 Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Bandung

Berita Terkait

Sabtu, 13 September 2025 - 19:56 WIB

HUT RI ke-80, Warga RW 013 Margajaya Hadirkan Pesta Rakyat Penuh Kehangatan

Jumat, 12 September 2025 - 13:15 WIB

RT dan RW Desa Cimanggu Kec . Ngamprah Terima Penyerahan Simbolis Uang Saku RT dan RW, Wujud Apresiasi Pemerintah Desa.

Kamis, 11 September 2025 - 16:04 WIB

Pemerintah Desa Ngamprah Salurkan Insentif, Apresiasi Peran RT dan RW sebagai Garda Terdepan Pelayanan Warga

Kamis, 11 September 2025 - 12:56 WIB

Ngamprah Meriahkan HUT ke-43 Camat Agnes Virganti S, STP., SH., M.Si.

Rabu, 10 September 2025 - 10:41 WIB

DESA SUKATANI Ke – 40 TAHUN PERKUAT EKONOMI DAN LESTARIKAN BUDAYA SUNDA

Minggu, 7 September 2025 - 22:03 WIB

Bem Se-Riau Desak Bupati Evaluasi BUMD Tak Berkontribusi

Sabtu, 6 September 2025 - 19:57 WIB

Datuk M Uzer Soroti Pembatalan KSO Lahan Sawit di Inhil, Laskar Melayu Bersatu Nusantara Turut Bicara

Sabtu, 6 September 2025 - 15:50 WIB

SD Negeri 021 Akar Belingkar di Rokan Hilir Kutip SPP

Berita Terbaru