Menyoal Premanisme dan Korupsi, Investasi di Jawa Barat Terancam oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat

hayat

- Redaksi

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:36 WIB

50213 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menyatakan bahwa tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat. Beliau menegaskan perlunya tindakan hukum terhadap oknum yang mengganggu perusahaan di kawasan industri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, berpendapat bahwa yang lebih membahayakan adalah pejabat yang korupsi. Ia menyatakan bahwa premanisme muncul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Panji juga menyoroti kasus Bank BJB yang lebih memilih meminjamkan dana ke luar Jawa Barat dan Banten, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab kelangkaan permodalan bagi masyarakat lokal.

Baca Juga :  Dorong Kerjasama Hingga Terwujud Kolaborasi Antara Pihak Terkait, Program Pembinaan Narapidana di Indonesia

Sebagai ahli di bidang investasi, penting untuk memahami bahwa iklim investasi yang kondusif memerlukan stabilitas dan keamanan. Tindakan premanisme oleh oknum ormas memang dapat mengganggu operasional perusahaan dan menurunkan minat investor. Namun, pernyataan Panji Ilham Haqiqi juga menyoroti masalah mendasar yang tidak boleh diabaikan. Korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang tidak mendukung pengusaha lokal dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memicu munculnya premanisme.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus Bank BJB yang lebih memilih menyalurkan pinjaman ke luar daerah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara yang tidak legal.

Baca Juga :  Sikapi RKUHAP, Prabu Foundation : Jangan Ada Lembaga Penegak Hukum Dengan Kewenangan Lebih Dari APH Lainnya

Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain penegakan hukum terhadap tindakan premanisme, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa kebijakan perbankan mendukung pengusaha daerah. Dengan demikian, akar masalah dapat ditangani, dan stabilitas ekonomi serta sosial dapat terwujud.

Tiem

Berita Terkait

Minim Papan Proyek dan Akses Informasi, Pekerjaan Rutin Jalan Jabar Diduga Tak Akuntabel
RS Santosa Dituding Tolak Pasien karena BPJS Mati, Pihak Rumah Sakit Bela Diri
Sidang Praperadilan Pertama H. Erwin: Pengacara Kritik Proses Penyidikan Kasus Klien
Akses Vital 4 Desa di Bandung Barat Tak Kunjung Dibangun, Pemkab Diminta Ambil Alih Penyerahan Aset Jalan Perkebunan
Minim Pengawasan? Proyek Jalan Dana Desa Rp36 Juta di Batujajar Timur Cepat Rusak, Pemdes Bungkam
Aliansi Mahasiswa SUCI Bergerak Gelar Refleksi Peringatan Hari HAM Sedunia
BEM REMA UPI Refleksi Peringatan Hari HAM Sedunia
Menggugat HAM Sektoral di Bandung Raya: Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (IMA AMS) Desak Pemerintah Selesaikan Krisis Pendidikan, Lingkungan, dan Kesehatan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Januari 2026 - 00:17 WIB

Polisi Bongkar Jual Beli Satwa Dilindungi di Riau, Owa Dijual Rp 10 Juta

Jumat, 23 Januari 2026 - 10:07 WIB

Wakapolres Tanah Karo : Keberadaan Organisasi Profesi Media Sangat Penting Dalam Membangun Informasi Yang Sehat, Edukatif, Dan Berimbang

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:02 WIB

Wabup Nagan Raya Raja Sayang Terima Kunker Wali Kota Banda Aceh, Salurkan Bantuan Banjir di Beutong Ateuh

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:43 WIB

Minim Papan Proyek dan Akses Informasi, Pekerjaan Rutin Jalan Jabar Diduga Tak Akuntabel

Selasa, 20 Januari 2026 - 22:35 WIB

Publik Gempar! Dugaan Asusila Libatkan Oknum Sekdes Ogan Ilir, Korban Tak Terlacak Keberadaannya

Selasa, 20 Januari 2026 - 22:35 WIB

BPN KBB Serahkan 250 Sertipikat PTSL 2025 di Desa Mekar Jaya, Sekaligus Sosialisasikan Sertipikat Elektronik

Minggu, 18 Januari 2026 - 16:27 WIB

Gerak Cepat: Sat Reskrim Polres Nagan Raya Berhasil Amankan Pelaku Judi Online Jenis Slot

Sabtu, 17 Januari 2026 - 23:44 WIB

Polres Kampar Gandeng Kodim 0313/KPR, Tertibkan Tambang Ilegal, Amankan Alat Berat & Pelaku

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polisi Bongkar Jual Beli Satwa Dilindungi di Riau, Owa Dijual Rp 10 Juta

Sabtu, 24 Jan 2026 - 00:17 WIB