Sertifikat PRONA Bujung Dewa Belum Terbit, BPN Tubaba Jelaskan Kendala Tumpang Tindih Lahan Dengan Transmigrasi Subang Wijaya

hayat

- Redaksi

Sabtu, 19 April 2025 - 18:07 WIB

50261 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Tulang Bawang Barat – 19 April 2025
Sejumlah warga Tiyuh Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menanti kejelasan penerbitan sertifikat tanah program PRONA (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang diajukan sejak tahun 2021. Hingga kini, sertifikat tersebut belum juga diterbitkan, memicu keresahan di tengah masyarakat.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Tulang Bawang Barat, Andika, mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindih lahan dengan sertifikat transmigrasi milik perusahaan Subang Wijaya.

Baca Juga :  LSM Trinusa Tubaba Minta Kejari Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana Bumti Marga Makmur

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Harus ada musyawarah dan mufakat antara masyarakat pengaju PRONA di Bujung Dewa dengan pihak perusahaan terkait agar ditemukan solusi yang terbaik,” jelas Andika.

Ia menambahkan, pihak BPN tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses pengajuan sertifikat PRONA. Bila terdapat pungutan di lapangan, menurutnya, hal tersebut kemungkinan berasal dari tim kelompok masyarakat (pokmas) yang bertugas mendampingi proses pengukuran lahan.

Baca Juga :  Peduli Generasi Muda, Bupati Novriwan Masuk Sekolah Beri Edukasi Siswa  

“Secara resmi, BPN tidak menarik biaya sepeser pun dari masyarakat. Kalau ada pungutan, itu bisa jadi dari pihak pokmas. Kami akan telusuri lebih lanjut jika ada laporan terkait,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Andika menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan antara perusahaan Subang Wijaya dengan tim PTSL, yang hingga kini belum menemukan titik terang.

“Kami terus mendorong agar proses musyawarah segera dilakukan. Semoga ada solusi secepatnya demi kepastian hak masyarakat,” tutupnya(Joni Ikandar)

Berita Terkait

Ketika Laporan Kekayaan Pejabat Diabaikan, Akankah Integritas Juga Ditinggalkan?
Ketika Laporan Kekayaan Pejabat Diabaikan, Akankah Integritas Juga Ditinggalkan?
Dugaan Keterlambatan LHKPN Kadispora Tulang Bawang Barat: LSM Triga Nusantara Desak KPK Bertindak
LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Kabupaten Serang Kecam Ketidaktepatan Waktu Sidang: “Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum Tidak Profesional
Disporapar Tubaba Di duga Abaikan Aturan ,LSM Trinusa Sebut Mereka Kebal Hukum
LSM Trinusa Soroti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten: SPMB 2025 Harus Transparan
LSM Trinusa Tubaba Jenguk Anggota Yang Dirawat Di Klinik Jaya Medik
Dr. Dedy Hermawan, Minta Aph Tindak Tegas Dugaan Penyimpangan Aset BUMTI Sesuai Instruksi Presiden RI

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru