Dugaan Keterlambatan LHKPN Kadispora Tulang Bawang Barat: LSM Triga Nusantara Desak KPK Bertindak
Tulang Bawang Barat – LSM Triga Nusantara Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi dan integritas pejabat publik. Melalui kajian dokumen resmi LHKPN, organisasi masyarakat sipil yang diketuai oleh Masdar ini menemukan indikasi keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Apriansyah, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispora) setempat.
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen publik LHKPN dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 685665 atas nama Apriansyah, diketahui bahwa laporan terakhir yang tercatat adalah untuk tahun 2023, disampaikan pada 27 Maret 2024. Namun hingga 23 Juni 2025, belum ditemukan publikasi resmi LHKPN untuk tahun pelaporan 2024. Padahal, menurut ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), batas maksimal penyampaian laporan tersebut adalah 11 April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah bentuk ketidakpatuhan yang dapat mencederai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam jabatan publik,” tegas Masdar dalam surat klarifikasinya kepada Kadispora Tulang Bawang Barat.
Berpotensi Langgar Etika dan Buka Celah Korupsi
LSM Triga Nusantara Indonesia dalam kajiannya menyebut bahwa keterlambatan pelaporan LHKPN ini berpotensi sebagai bentuk pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Lebih jauh, tindakan ini juga mengarah pada potensi pelanggaran etika jabatan dan membuka ruang terhadap dugaan “hidden asset”, manipulasi kekayaan, hingga konflik kepentingan.
“Pejabat publik yang tidak tertib dalam melaporkan kekayaannya patut dipertanyakan integritasnya. Ini menjadi pintu masuk dari praktik ketertutupan yang merusak tata kelola pemerintahan yang bersih,” imbuh Masdar.
Desakan untuk Tindakan Tegas: Audit dan Sanksi
Dalam rekomendasinya, LSM Triga Nusantara mendesak tiga langkah konkret:
1. KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kadispora Tulang Bawang Barat atas keterlambatan pelaporan.
2. Inspektorat Kabupaten melakukan audit kepatuhan menyeluruh terhadap seluruh pejabat di lingkup Pemkab Tulang Bawang Barat.
3. Bupati Tulang Bawang Barat memberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
LSM ini juga menuntut agar portal publikasi LHKPN segera diperbarui untuk menyertakan laporan tahun 2024 sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Buka Posko Aduan Dugaan Kekayaan Tidak Wajar
Sebagai bagian dari kontrol sosial, LSM Triga Nusantara juga menyatakan akan membuka posko aduan masyarakat guna menampung laporan publik terkait indikasi kekayaan tidak wajar milik pejabat di lingkungan Pemkab Tulang Bawang Barat.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” pungkas Masdar.
