**Pesawaran** – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa mendesak pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi peningkatan kekayaan mencolok Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Media Apriliana. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis pada 21 Maret 2025 menunjukkan total kekayaan pejabat tersebut naik **Rp511 juta (13,28%)** dalam kurun tiga tahun (2021–2024), memicu kecurigaan publik atas transparansi pengelolaan kekayaan.
**Aset Properti dan Kendaraan Mewah Melonjak Drastis**
Berdasarkan LHKPN terbaru per 31 Desember 2024, Media Apriliana tercatat memiliki aset tanah dan bangunan senilai **Rp3,16 miliar**, naik **Rp845 juta (36,5%)** dari 2021. Yang mengejutkan, properti yang sebelumnya tidak tercatat di 2021 kini muncul di sejumlah lokasi strategis, seperti Kota Tangerang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Namun, beberapa aset yang sempat dilaporkan pada periode sebelumnya justru hilang, memunculkan pertanyaan tentang akurasi dan konsistensi data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya properti, nilai kepemilikan kendaraan bermotor Media juga melonjak ke **Rp1,047 miliar** dari sebelumnya Rp847,5 juta di 2021. Daftar kendaraannya kini mencakup Toyota Fortuner VRZ, Honda HR-V, dan Isuzu MU-X, yang seluruhnya diklaim sebagai hasil usaha pribadi. Di sisi lain, **kas dan setara kasnya anjlok 87,53%** (dari Rp815 juta menjadi Rp101 juta), memicu spekulasi apakah aset-aset tersebut dibeli secara tunai atau melalui sumber dana yang tidak tercatat.
**Hutang Rp130 Juta Lenyap, Sumber Dana Dipertanyakan**
Laporan LHKPN juga mengungkap fakta mencolok: hutang Media Apriliana yang sebelumnya tercatat **Rp130 juta** pada 2021 kini nihil di 2024. Padahal, dalam periode yang sama, terjadi peningkatan signifikan pada aset properti dan kendaraan. Fenomena ini memicu pertanyaan kritis: **jika tidak ada pinjaman, dari mana sumber dana untuk akumulasi kekayaan tersebut?**
Koordinator LSM Trinusa Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi, menyoroti ketidakwajaran ini. “Gaji dan tunjangan kepala dinas di daerah tidak mungkin mampu membiayai akumulasi aset miliaran dalam waktu singkat. Perlu verifikasi mendalam untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran atau praktik koruptif,” tegasnya.
**Desakan Audit Forensik dan Keterbukaan Informasi**
Trinusa mendesak KPK dan Inspektorat Daerah melakukan **audit forensik** terhadap laporan kekayaan Media Apriliana, termasuk melacak alur dana pembelian aset dan memverifikasi keabsahan dokumen kepemilikan. “Ketidakjelasan sumber dana dan inkonsistensi pelaporan berpotensi merusak kepercayaan publik, terutama di sektor kesehatan yang mengelola anggaran besar pascapandemi,” tambah Faqih.
Merespons sorotan ini, masyarakat Pesawaran mendesak Media Apriliana memberikan klarifikasi terbuka. “Jika ini hasil usaha sah, tidak perlu ditutup-tutupi. Tapi jika ada indikasi penyimpangan, hukum harus ditegakkan,” ujar Sutrisna, warga setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran belum memberikan tanggapan resmi. KPK disebut sedang memverifikasi laporan tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
**Sorotan Akhir:**
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap LHKPN pejabat publik. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kekayaan yang tidak proporsional berisiko menjadi cermin praktik korupsi sistemik yang menggerogoti kepercayaan masyarakat.
