JAKARTA — waspadaindonesia.com
Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) secara tegas menyatakan dukungan mutlak terhadap proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi dua mantan Presiden RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto (Presiden ke-2 RI) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Presiden ke-4 RI). Dukungan ini dilihat sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam mengapresiasi sejarah.
Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, menyatakan bahwa usulan ini merupakan langkah yang sangat bijak dan matang. “Langkah ini adalah wujud kedewasaan bangsa dalam mengapresiasi sejarah. Kami memandang usulan penetapan gelar Pahlawan Nasional ini selaras dengan prinsip ‘mikul dhuwur mendhem jero’—menjunjung tinggi yang baik dan memendam yang kurang baik—dalam menilai warisan kepemimpinan,” ujar Ansanay di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Bara JP menekankan bahwa jasa-jasa besar yang ditorehkan oleh Soeharto dan Gus Dur memiliki signifikansi luar biasa dalam perjalanan Republik ini.
Bara JP menghormati kontribusi monumental Presiden Soeharto yang berhasil meletakkan fondasi pembangunan nasional di Era Orde Baru melalui tiga poin utama yakni pertama, Berjasa besar dalam menghubungkan wilayah-wilayah Nusantara, yang menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kedua, Berhasil memulihkan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam kurun waktu panjang, menciptakan iklim kondusif untuk pembangunan. Ketiga, Pencapaian historis swasembada beras pada tahun 1984 yang dinilai menjamin ketahanan pangan rakyat.
Sedangkan peran sentral Gus Dur di masa transisi Reformasi juga dihormati sebagai Bapak Pluralisme Indonesia dengan peran krusialnya yakni Pertama, Gus Dur mendorong pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghapus diskriminasi, puncaknya dengan diakuinya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Kedua, Berhasil membuka ruang demokratisasi dan kebebasan berekspresi, serta menguatkan supremasi sipil. Ketiga, Menerapkan pendekatan yang humanis dan dialogis dalam mengatasi konflik di daerah.
Ansanay menegaskan bahwa penetapan gelar Pahlawan Nasional bagi kedua tokoh ini akan berfungsi sebagai jembatan rekonsiliasi sejarah yang menguatkan persatuan bangsa.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai proses yang sedang berjalan, yang melibatkan tim ahli dan mekanisme yang terukur sesuai undang-undang. Mari kita junjung tinggi jasa-jasa para pemimpin bangsa ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi terhadap sejarah dan perjalanan Republik Indonesia,” tutupnya.(NS)






































