Waspadaindonesia.com | Banda Aceh — Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh saat ini memiliki karakter berbeda dengan tsunami laut 2004 silam.
Jika tsunami laut datang dari samudra, maka bencana yang kini dihadapi Aceh merupakan “tsunami darat” yang menghantam dari gunung, lembah, dan sungai, sehingga membutuhkan pola penanganan yang jauh lebih khusus dan cepat.
Menurut Malik Musa, pada tsunami 2004 pemerintah segera membuka kran status bencana nasional sehingga bantuan internasional dapat masuk dengan cepat. Namun dalam bencana kali ini, penanganan dinilai berjalan lamban karena akses darat terputus, jembatan runtuh, dan lokasi terdampak berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, banyak masyarakat terisolasi dan tidak dapat keluar untuk mencari makanan maupun kebutuhan dasar.
“Saya paling sedih melihat masyarakat yang belum meninggal tapi berada di ambang kelaparan. Kalau yang wafat kita ikhlaskan, tapi yang hidup ini kelaparan, itu menyayat hati,” ujar Malik Musa.
Ia menambahkan, kondisi ini juga berdampak serius terhadap pendidikan dan ekonomi masyarakat, di mana anak-anak sulit bersekolah dan harga bahan makanan melonjak tinggi.
Malik Musa menilai bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, pola penanganan harus mengedepankan jalur udara atau yang ia sebut sebagai “pola langit”. Menurutnya, jika distribusi bantuan hanya mengandalkan jalur darat, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara masyarakat tidak bisa menunggu karena kebutuhan pangan bersifat mendesak. “Kalau bukan udara yang dikerahkan, rakyat bisa keburu lapar,” tegasnya.
Selain itu, Malik Musa menyarankan Presiden untuk menggerakkan solidaritas nasional dengan melibatkan provinsi-provinsi yang tidak terdampak bencana. Ia mengusulkan agar daerah-daerah tersebut berbagi peran, misalnya ada yang fokus membantu sektor kesehatan, pendidikan, maupun logistik, dengan memanfaatkan dana darurat provinsi.
Ini akan lebih cepat terasa dampaknya dan menunjukkan kebersamaan sebagai satu bangsa. Jangan sampai rakyat di daerah bencana menunggu terlalu lama hanya karena proses anggaran,” pungkasnya.
