Waspadaindonesia.com | Banda Aceh — Anggota DPRA dari Partai Aceh, Yahdi Hasan, menepis isu dan tudingan terkait wacana pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir. Menurut Yahdi, berdasarkan data, pengamatan langsung, dan ilustrasi lapangan, kinerja Sekda Aceh hingga saat ini masih berjalan sesuai arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Ia menegaskan bahwa di tengah situasi bencana, Sekda justru bekerja siang dan malam, memantau kondisi dari posko utama serta turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi bencana sekaligus mengantarkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Yahdi menilai, peran Sekda Aceh sangat strategis dalam kondisi darurat seperti sekarang. Ia melihat M. Nasir mampu mengoordinasikan berbagai pihak secara efektif, mulai dari instansi pemerintah, relawan, hingga lembaga kemanusiaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Semua masih on the track dan sejalan dengan visi-misi Mualem. Pak Sekda ini orangnya tenang, kalem, dan terbuka. Dalam situasi sulit seperti ini, itu sangat dibutuhkan,” ujar Yahdi.
Ia juga membagikan pengalamannya bertemu langsung dengan Sekda Aceh saat mendampingi Tim Relawan IKA UNDIP Aceh. Dalam pertemuan tersebut, meski terlihat lelah karena padatnya aktivitas, Sekda tetap responsif, komunikatif, dan mampu menjelaskan secara rinci kondisi terkini wilayah terdampak bencana, termasuk kebutuhan mendesak seperti air bersih.
Sikap terbuka dan mudah diakses itu, menurut Yahdi, menjadi bukti bahwa Sekda Aceh benar-benar bekerja dan hadir di tengah krisis.
Lebih lanjut, Yahdi menekankan bahwa Sekda Aceh juga menjalankan fungsi penting sebagai koordinator administrasi pemerintahan. M. Nasir dinilai aktif menerima berbagai bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat, daerah lain, maupun lembaga nonpemerintah, lalu memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Langkah ini dinilai memperkuat tata kelola penanganan bencana serta mempercepat respons kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang sedang tertimpa musibah.
Menanggapi kritik soal lambannya penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT), Yahdi mengingatkan publik agar memahami mekanisme pemerintahan secara utuh.
Ia menegaskan bahwa penganggaran tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui prosedur regulatif yang menjunjung prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sekarang ini mari kita fokus dulu pada penanganan bencana banjir di Aceh. Ini saatnya membangun kebersamaan, bukan saling menyalahkan,” tutup Yahdi. [Redaksi]
