METRO, 4 JANUARI 2026 – Pengamat Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes (Anes), melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan Pemerintah Kota Metro yang dinilai kian menjauh dari kepentingan publik. Anes menyebut Metro saat ini sedang mengidap penyakit “Krisis Manajerial Akut”, di mana anggaran daerah habis tersedot untuk membiayai kenyamanan birokrasi, sementara hak rakyat atas infrastruktur yang layak terabaikan.
Anes membedah tiga “dosa fiskal” yang menurutnya harus segera diamputasi:
1. Tragedi Infrastruktur: 25% Jalan Kota Bopeng, Drainase Lumpuh
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anes menyodorkan data memprihatinkan terkait kondisi fisik kota. Dari sekitar 560-600 kilometer total panjang jalan di Metro, lebih dari 25% dalam kondisi rusak dan terbiarkan.
“Ini bukan sekadar angka, ini adalah hambatan ekonomi warga. Lebih ironis lagi, 60% sistem drainase kita hanya jadi pajangan karena tidak terintegrasi, memicu genangan abadi setiap hujan turun. Pemerintah seolah-olah buta bahwa wajah kota yang ‘bopeng’ ini adalah cermin kegagalan prioritas pembangunan,” tegas Anes.
2. Paradoks Anggaran: Memanjakan Pegawai, Memiskinkan Pembangunan
Kritik paling tajam diarahkan Anes pada porsi Belanja Pegawai yang menembus angka 40-45% dari APBD. Anes menilai besarnya biaya untuk menggaji ASN dan tenaga honorer tidak berbanding lurus dengan produktivitas daerah.
“Rakyat dipaksa membayar mahal untuk membiayai mesin birokrasi yang lamban. Mestinya, belanja pegawai yang ‘gendut’ itu jadi mesin pencetak PAD. Faktanya? PAD kita loyo, retribusi bocor di mana-mana, dan pelayanan publik masih berbelit. Ini adalah bentuk ketidakadilan fiskal: Birokrasi kenyang, pembangunan kerontang,” cetusnya.
3. Ironi Gagal Bayar: Rezim Janji di Atas Keringat Rekanan
Anes juga mengungkap tabir gelap manajemen kas daerah terkait pekerjaan fisik yang sudah selesai namun belum dibayarkan. Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak mampu mengelola arus kas (cash flow).
“Sangat dzolim ketika keringat pekerja dan modal rekanan sudah berubah jadi aspal dan beton yang dinikmati rakyat, tapi pemerintah justru berdalih tak ada uang untuk membayar. Bagaimana mungkin gaji dan tunjangan pejabat lancar keluar, tapi hak pihak ketiga ditunda? Ini preseden buruk yang menghancurkan kepercayaan dunia usaha terhadap Pemkot Metro,” ujar Anes dengan nada geram.
4. Ancaman Ekosistem: Sawah Menanti Ajal
Anes juga memperingatkan bahwa 41% lahan sawah di Metro sedang di ambang kepunahan akibat minimnya investasi infrastruktur pertanian. “Jika jalan usaha tani hancur dan irigasi mampet, jangan salahkan petani jika mereka menjual sawah ke pengembang. Metro sedang menggali lubang kuburannya sendiri sebagai kota jasa yang berbasis agraris,” tambahnya.
Rekomendasi Radikal dari Anes:
Evaluasi Total Tenaga Non-ASN: Amputasi jumlah honorer yang tidak kompeten demi menyelamatkan ruang fiskal untuk perbaikan jalan.
KPI Berbasis Pendapatan: Copot pimpinan OPD yang gagal mencapai target PAD namun terus meminta tambahan anggaran rutin.
Moratorium Belanja Seremonial: Hentikan semua proyek estetik, perjalanan dinas, dan rapat hotel selama utang pekerjaan kepada rekanan belum lunas.
”Pemimpin Metro jangan hanya pandai bersolek di media sosial dengan pencapaian semu. Rakyat tidak butuh seremoni, rakyat butuh jalan yang mulus dan kepastian hukum dalam berusaha. Segera reresik (bersih-bersih) birokrasi atau kota ini akan terus jalan di tempat!” . ( Hayat) )
