KOTA METRO — Penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Karangrejo mulai menunjukkan perkembangan. Pemerintah Kota Metro secara bertahap membenahi sistem pengelolaan, sementara masyarakat mengapresiasi langkah tersebut dengan tetap mendorong transparansi, kualitas pekerjaan, dan kesinambungan penanganan.
Selama ini, sistem open dumping di TPA Karangrejo menimbulkan dampak bagi warga sekitar, seperti bau, kerumunan lalat, serta potensi pencemaran akibat lindi dan gas metan. Karena itu, langkah menuju controlled landfill, termasuk pengendalian lindi, dinilai sebagai kemajuan meski belum menyelesaikan seluruh persoalan.
“Kami menyadari persoalan TPA Karangrejo tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kami mengapresiasi upaya pemerintah yang mulai menerapkan pengelolaan lebih terukur. Harapannya, perbaikan ini terus dilanjutkan dan tidak berhenti di tengah jalan,” ungkap perwakilan masyarakat sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota: Penanganan Harus Komprehensif
Hasil kunjungan Wali Kota Metro ke TPA Karangrejo memperkuat pandangan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau memperbaiki satu fasilitas. Penanganannya harus komprehensif, bertahap, dan berkelanjutan, sekaligus menyentuh sistem persampahan dari hulu hingga hilir.
Wali Kota menyatakan akan konsisten melanjutkan penanganan TPA Karangrejo sesuai tahapan, kebutuhan, perencanaan, dan kemampuan daerah. Komitmen tersebut tidak hanya diarahkan pada pembenahan fasilitas TPA, tetapi juga pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengelolaan di masyarakat, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.
Pendekatan hulu-hilir penting karena semakin besar volume sampah yang masuk ke TPA tanpa pengurangan dari sumber, semakin berat pula beban fasilitas akhir. Dengan demikian, pembenahan Karangrejo harus menjadi bagian dari penataan sistem persampahan Kota Metro secara menyeluruh.
Transparansi Tetap Diperlukan
Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, menilai pembangunan fasilitas publik harus dilihat secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga hasil akhirnya.
Menurut Anes, apabila pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum telah berjalan sesuai mekanisme dan regulasi, hal tersebut patut diapresiasi. Namun, transparansi tetap penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan setiap tahapan dan ikut mengawal pelaksanaannya.
“Yang terpenting bukan sekadar menyatakan pekerjaan berjalan sesuai mekanisme, tetapi memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai pembenahan TPA Karangrejo merupakan pekerjaan bertahap yang tidak mungkin selesai dalam satu tahun anggaran.
“Pembangunan tidak membuat candi dalam semalam. Yang dibutuhkan adalah kepastian arah, tahapan yang jelas, penganggaran berkelanjutan, serta pengawasan agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pekerjaan Dilanjutkan Bertahap
Kepala Dinas PU Kota Metro, Yani, memastikan pengerjaan fisik yang ditangani instansinya mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Pekerjaan akan bertahap,” ujarnya.
Salah satu bagian yang telah dibenahi adalah saluran air dan sistem pengelolaan lindi, termasuk penambahan pipa untuk mengalirkan air lindi. Perbaikan tersebut bukan tahap akhir, melainkan bagian dari proses penataan yang akan dilanjutkan melalui tahapan berikutnya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Hulu hingga Hilir Harus Berjalan Bersamaan
Pembenahan TPA tidak akan optimal jika persoalan sampah dari sumbernya tidak ditangani. Karena itu, pengurangan sampah, pemilahan sejak rumah tangga, pengelolaan sampah bernilai guna dan ekonomi, sistem pengangkutan yang tertata, serta pengelolaan akhir harus berjalan bersamaan.
Di sisi hilir, pengelolaan TPA perlu terus diperkuat melalui pengendalian lindi dan gas, pengaturan timbunan, serta pengawasan dampak lingkungan.
Pada akhirnya, pembenahan TPA Karangrejo bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari proses panjang membangun sistem persampahan Kota Metro yang lebih tertata, transparan, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat serta lingkungan.
Sinergi antara komitmen pemerintah, pelaksanaan teknis perangkat daerah, apresiasi objektif masyarakat, serta pengawasan publik menjadi kunci agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
