Lampung, Kamis (27/Januari 2026) – LSM TRINUSA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Lampung. Desakan ini disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM TRINUSA DPD Lampung, Faqih Fakhrozi.
Faqih menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Kementerian PU Dirjen Bina Marga pada hari ini, Kamis. Surat tersebut secara tegas mendesak transparansi pengelolaan keuangan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Lampung.
Fokus desakan mencakup dua periode utama. Pertama, realisasi anggaran pada tahun 2024 yang bersumber dari dana Inpres. Kedua, kegiatan yang telah direalisasikan baik fisik ataupun non-fisik untuk tahun 2025. Menurut Faqih, dalam pengelolaan anggaran tersebut terindikasi adanya praktik korupsi yang dilakukan secara tersistem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendesak agar Kementerian PU, dalam hal ini Dirjen Bina Marga, bertanggung jawab dan membuka selubung pengelolaan keuangan ini kepada publik. Ada indikasi penyimpangan yang serius dan sistematis yang harus diusut tuntas,” tutur Faqih dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, dalam surat yang disampaikan, Faqih juga mendesak agar Menteri Pekerjaan Umum mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah II Provinsi Lampung dari posisinya. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah awal pembersihan institusi dari dugaan maladministrasi dan korupsi.
“Dengan adanya indikasi ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencopot Kasatker yang bertanggung jawab. Ini sebagai sinyal bahwa negara serius memberantas korupsi, termasuk di sektor infrastruktur,” tegas Faqih.
LSM TRINUSA DPD Lampung berharap surat mereka segera ditindaklanjuti dengan audit independen dan investigasi mendalam oleh pihak berwenang. Mereka juga siap menyediakan data pendukung dan berkoordinasi untuk memastikan anggaran publik untuk pembangunan jalan nasional di Lampung digunakan secara benar, efektif, dan bebas dari korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian PU Dirjen Bina Marga maupun dari pihak PJN Wilayah II Provinsi Lampung mengenai desakan dan dugaan ini.
(Hayat)
