PRINGSEWU – Setelah laporan resmi diserahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aswin, dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2025 kini resmi masuk ke ranah penegakan hukum. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menyatakan akan segera menelaah dan mengkaji seluruh data serta bukti yang diserahkan untuk menentukan langkah proses lebih lanjut.
Kepala Seksi Pelayanan Hukum dan Humas Kejari Pringsewu membenarkan masuknya laporan tersebut. Menurutnya, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh dokumen dan data yang ada untuk melihat apakah terdapat unsur pidana atau pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti.
“Kami akan menelaah dan mengkaji data tersebut secara seksama. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar perwakilan Kejari, Senin, (04/05/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan diterimanya laporan ini, kini “bola panas” kasus dugaan penggelembungan atau mark-up anggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum. Masyarakat Kabupaten Pringsewu kini menanti ketajaman dan profesionalisme Kejaksaan Negeri untuk mengusut tuntas persoalan ini.
Masyarakat berharap agar Kejari dapat membuka kasus ini seterang-terangnya. Jika dalam proses penyelidikan nanti ditemukan bukti kuat atau indikasi nyata adanya penyimpangan, korupsi, maupun kerugian negara, publik menuntut agar semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Siapapun yang terlibat, baik itu pejabat maupun pihak terkait lainnya, harus diproses secara hukum. Masyarakat menuntut keadilan dan transparansi,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga saat ini, masyarakat luas masih menantikan langkah konkret dan hasil kajian dari Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk membongkar fakta sebenarnya di balik pengelolaan anggaran yang selama ini menjadi sorotan publik tersebut.
(Redaksi)
