Stigma dan Kerugian Akibat Salah Vonis HIV, Warga Aceh Tenggara Minta Keadilan hingga ke Aparat Hukum

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Selasa, 28 Juli 2026 - 22:05 WIB

50247 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE |  Kasus dugaan salah vonis HIV yang dialami Khairiah Ulpa, warga Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menjadi perhatian publik. Setelah lebih dari sepuluh tahun sejak surat keterangan medis diterbitkan pada 2014, keluarga korban mengaku belum mendapatkan kepastian hukum maupun pemulihan atas berbagai dampak yang dialami.

Sebagaimana dikutip dari korankita.com, kasus ini mendapatkan perhatian setelah ramai diberitakan serta diperbincangkan di media sosial. Dalam laporan tersebut, Khairiah menyebut surat keterangan medis diterbitkan RSUD Sahudin Kutacane dan ditandatangani dr. Kharmaedisyah Putra, SpOG, menyatakan dirinya positif HIV. Namun, hasil pemeriksaan lanjutan di RSUP H. Adam Malik Medan justru menunjukkan Khairiah tidak mengidap HIV.

Perbedaan hasil pemeriksaan ini membuat keluarga melaporkan perkara tersebut ke Polres Aceh Tenggara. Walaupun laporan telah diterima, keluarga mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian perkembangan kasus maupun kejelasan penanganan dari pihak kepolisian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibat vonis yang dipersoalkan tersebut, Khairiah mengaku menderita tekanan psikologis berat. Tak hanya itu, ia menghadapi stigma sosial dari lingkungan sekitar, serta kehilangan penghasilan utama setelah usaha bakso yang dikelola keluarga menjadi sepi pengunjung dan akhirnya tutup.

Baca Juga :  Dalam Tempo 3 Menit, Polres Aceh Tenggara Sigap Menangkap Pelaku Penganiayaan hingga Menewaskan Korban di Muslim Ayub Fest

Pemberitaan dari korankita.com juga mengungkap bahwa kasus ini telah memicu pertanyaan publik terkait tanggung jawab moral tenaga medis ketika muncul dugaan kesalahan diagnosis yang berdampak besar pada kehidupan pasien. Pihak media telah meminta klarifikasi kepada dr. Kharmaedisyah Putra. Saat dihubungi, dokter tersebut hanya membenarkan adanya kata “HIV” di dalam surat keterangan medis, namun menegaskan sedang menjalankan tindakan operasi sehingga belum memberikan penjelasan mendetail terkait perbedaan hasil pemeriksaan.

Belum adanya klarifikasi substansial memunculkan ragam pertanyaan di masyarakat terkait mekanisme penerbitan surat keterangan medis, hasil evaluasi internal rumah sakit, hingga perkembangan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Suami korban berharap pemerintah daerah, Polda Aceh, dan Polres Aceh Tenggara segera memberi kejelasan atas laporan mereka. “Jangan biarkan kami terus menjadi korban. Kami hanya ingin keadilan. Kami masyarakat miskin,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima wartawan.

Baca Juga :  PT Tripola Diduga Potong Tiang Telkom Hingga 50 Centimeter, Pengawas Lapangan Bungkam

Respons pun berdatangan dari masyarakat dan warganet yang menilai dugaan salah diagnosis penyakit seperti HIV dapat menghancurkan kehidupan seseorang, sehingga harus mendapat penanganan yang transparan dan profesional. Meski demikian, berbagai komentar di media sosial yang beredar merupakan pandangan pribadi dan bukan fakta yang telah diverifikasi.

Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi dr. Kharmaedisyah Putra, pihak RSUD Sahudin Kutacane, serta pihak terkait lain demi kejelasan dan penyelesaian masalah. Kasus dugaan salah vonis HIV ini masih menjadi perhatian masyarakat Aceh Tenggara dan menjadi catatan penting terkait pentingnya tanggung jawab moral dan profesional dalam pelayanan medis.

Artikel ini dikutip dari korankita.com, bagian dari Mitra Promedia Group, dengan judul “Diduga Salah Vonis HIV, Hidup Warga Aceh Tenggara Hancur; Keluarga Tagih Tanggung Jawab Dokter”. Baca selengkapnya di: https://www.korankita.com/lokal/4232893278/diduga-salah-vonis-hiv-hidup-warga-aceh-tenggara-hancur-keluarga-tagih-tanggung-jawab-dokter

(tim)

Berita Terkait

BPK Ungkap Kesalahan Dinas Pendidikan Aceh Tenggara, Rehab Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar Dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa
BPK Ungkap Kesalahan Anggaran Disdikbud Aceh Tenggara Rp8,9 Miliar, Rehab Pagar, RKS dan Bangunan Sekolah Masuk Belanja Barang dan Jasa
3.184 KPM PKH di Aceh Tenggara Terindikasi Judi Online, 685 Warga Ajukan Sanggahan
Beasiswa Prestasi dan Siswa Miskin Sama-Sama Dicatat sebagai Hibah, BPK Bongkar Kesalahan Anggaran Aceh Tenggara
Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan
BPK: Aceh Tenggara Langgar PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara Salah Klasifikasi
BPK: Pemkab Aceh Tenggara Harus Koreksi Rp18,4 Miliar dan Beri Sanksi, Akankah Aceh Tenggara Berani Tindak Pejabat yang Lalai?
BPK Temukan Rp535 Juta di Aceh Tenggara Salah Klasifikasi, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh SP2D-LS ke Publik?

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru