Menyoal Premanisme dan Korupsi, Investasi di Jawa Barat Terancam oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat

hayat

- Redaksi

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:36 WIB

50176 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menyatakan bahwa tindakan premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dapat merusak iklim investasi di Jawa Barat. Beliau menegaskan perlunya tindakan hukum terhadap oknum yang mengganggu perusahaan di kawasan industri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, berpendapat bahwa yang lebih membahayakan adalah pejabat yang korupsi. Ia menyatakan bahwa premanisme muncul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Panji juga menyoroti kasus Bank BJB yang lebih memilih meminjamkan dana ke luar Jawa Barat dan Banten, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab kelangkaan permodalan bagi masyarakat lokal.

Baca Juga :  Sejarah Perkembangan Hotel Tempo Doeloe Sampai Kini

Sebagai ahli di bidang investasi, penting untuk memahami bahwa iklim investasi yang kondusif memerlukan stabilitas dan keamanan. Tindakan premanisme oleh oknum ormas memang dapat mengganggu operasional perusahaan dan menurunkan minat investor. Namun, pernyataan Panji Ilham Haqiqi juga menyoroti masalah mendasar yang tidak boleh diabaikan. Korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang tidak mendukung pengusaha lokal dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memicu munculnya premanisme.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus Bank BJB yang lebih memilih menyalurkan pinjaman ke luar daerah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara yang tidak legal.

Baca Juga :  Jelang Penugasan, Pangdam Tanjungpura Periksa Kesiapan Operasi Satgas Yonif 641/Bru

Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain penegakan hukum terhadap tindakan premanisme, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa kebijakan perbankan mendukung pengusaha daerah. Dengan demikian, akar masalah dapat ditangani, dan stabilitas ekonomi serta sosial dapat terwujud.

Tiem

Berita Terkait

Adv. Sebir, MA., S.H., Asp., Brm., Cpm : Kritik ASPETRI Jabar, Minta Tindak Tegas Praktik ‘Bodong’.
Dari Panas Bumi untuk Desa: Lampegan Gunakan Bonus Produksi Bangun Akses Penghubung Antarwilayah
Pembeli Kios ke Dinas, Bank, dan Koperasi Tak Temui Titik Terang — Dugaan Skema Lama Penahanan Sertifikat Mengapung Tanpa Kepastian Hukum
Korban Pengeroyokan di Cikarang Barat, Keluhkan Lambatnya Penanganan Kasus oleh Polres Bekasi Kota
. SBNI Desak Perusahaan Daftarkan Buruh ke BPJS Ketenagakerjaan
Karasak Ground Zero Kehancuran Generasi: Anak SD Kecanduan Tramadol, Yayasan Anti Narkotika Ancam Bongkar Sindikat Gelap
Saksi Akui Dipaksa Mengaku Korban, Kuasa Hukum Sebut Rizal Rudiansyah Jadi Target Penghancuran Nama Baik
Ucapan Kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang Sebut Tak Butuh Media Dikecam karena Tidak Sejalan dengan Semangat UU Pers

Berita Terkait

Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:24 WIB

Polres Aceh Tenggara Raih Penghargaan Penyelesaian Perkara Terbaik dari Kapolda Aceh

Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:06 WIB

Bupati Aceh Tenggara Sambut Kepala BNPB, Dorong Penguatan Mitigasi Bencana di Daerah

Kamis, 23 Oktober 2025 - 20:54 WIB

Aceh Berpeluang Dapat Rp704 Miliar Jika 32 Proposal Kampung Nelayan Merah Putih Lolos

Kamis, 23 Oktober 2025 - 10:01 WIB

Bea Cukai Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Lewat Penindakan dan Pemusnahan Barang Ilegal di Banda Aceh

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:30 WIB

Kontribusi untuk Profesi dan Daerah, Nurdiansyah Alasta Dianugerahi Penghargaan oleh Fakultas Kedokteran Hewan USK

Rabu, 22 Oktober 2025 - 16:53 WIB

Konferensi Pers Bea Cukai di Banda Aceh Ungkap Peningkatan Nilai Penindakan 24 Persen di Tengah Penurunan Jumlah Kasus

Rabu, 22 Oktober 2025 - 02:49 WIB

Lewat AMEH, Bea Cukai Aceh Jadi Rujukan Pengelolaan Media Bagi Bea Cukai Tanjung Pinang

Minggu, 19 Oktober 2025 - 08:57 WIB

Pernyataan Bupati Aceh Besar Tuai Kritik, SMPA: Pemimpin Tak Boleh Arogan

Berita Terbaru