Presiden Prabowo Didesak Tegas, Razia Sepihak di Perbatasan Sumut–Aceh Dianggap Ancam Stabilitas Sosial

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Senin, 29 September 2025 - 02:12 WIB

50457 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Ketegangan antarwilayah kembali mencuat setelah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dianggap melakukan tindakan provokatif dengan merazia kendaraan berpelat Aceh yang melintas di wilayah Sumut. Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menilai kebijakan ini tidak hanya memicu konflik horizontal, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi antara dua provinsi bertetangga tersebut.

Direktur Forbina, Muhammad Nur, S.H., menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang keliru dan tidak mencerminkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, tindakan Gubernur Sumut mencerminkan ketidaktahuan terhadap peran dan kontribusi Aceh dalam sistem ekonomi nasional.

“Investasi politik pada pemilu 2024 lalu mencapai Rp71,3 triliun, tapi hasilnya justru pemimpin-pemimpin muda yang mengedepankan ego sektoral. Gubernur Bobby telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak bermoral dan berpotensi memicu keretakan antarwilayah,” ujar Muhammad Nur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Sumatera Utara. Banyak bahan baku industri yang dikirim dari Aceh ke Medan, sementara kebutuhan pokok masyarakat Aceh pun banyak didatangkan dari Sumut. Jika relasi ini terganggu, bukan hanya perdagangan yang terpukul, tapi juga kehidupan sosial masyarakat kedua daerah.

Baca Juga :  UB Dan Divif 2 Kostrad Jalin Kerjasama

Muhammad Nur mempertanyakan apa jadinya jika Aceh membalas tindakan ini dengan memblokir logistik atau menolak kendaraan pelat Sumut. Ia menilai, tindakan seperti ini mencerminkan kegagalan berpikir sebagai pemimpin nasional.

Berdasarkan data APBD Sumut dan Aceh Tahun 2025, terlihat bahwa Sumut jauh lebih dominan dalam penerimaan dari sektor kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sumut mencapai Rp1,74 triliun, sementara Aceh hanya Rp431 miliar. Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumut mengantongi Rp1,66 triliun, sedangkan Aceh Rp340 miliar. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Sumut menerima Rp1,53 triliun, sementara Aceh Rp490 miliar. Bahkan dari Pajak Alat Berat, Sumut memperoleh Rp1,08 miliar, sementara Aceh belum mencatat angka yang signifikan.

“Dengan ketimpangan fiskal ini saja, harusnya Sumut bisa lebih bijak, bukan malah memprovokasi. Jangan sampai karena kesalahan persepsi hukum jalan raya, rakyat jadi korban,” ujarnya.

Baca Juga :  Persatuan Pemuda Pengawal Demokrasi Minta Klarifikasi Kejaksaan Agung atas Surat JAM Pidsus soal Pengembalian dan Pembukaan Blokir Aset Jiwasraya

Muhammad Nur mengecam keras usulan agar kendaraan Aceh memakai dua pelat nomor, yang menurutnya absurd dan tak memiliki dasar hukum. Ia menyebut tindakan Bobby berpotensi melanggar UU karena mengganggu kepentingan umum dan menyulut konflik antarprovinsi.

“Bobby bisa dilaporkan karena tindakan ini berpotensi memecah belah bangsa dan mengganggu stabilitas NKRI. Presiden harus segera menegur dan menghentikan cara berpikir sempit seperti ini,” tambahnya.

Sebagai respons, Forbina juga mendesak Pemerintah Aceh segera mempercepat pembangunan dan aktivasi jalur pelabuhan Sabang sebagai pusat ekonomi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur logistik via Medan.

“Bangsa Aceh telah berinvestasi besar untuk Indonesia. Jangan rusak kontribusi itu hanya karena ambisi politik sempit. Cukup sudah kebodohan ini. Kami ingatkan, jangan karena satu gubernur, hubungan antarwarga dan integritas bangsa terganggu,” tutup Muhammad Nur. (*)

Berita Terkait

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun
Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres
Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara
Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat
ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo
Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:31 WIB

Dukung Kebersihan Lingkungan Sekitar Mako Dan Pelayanan Publik Maksimal Polres Pakpak Bharat Laksanakan Program Green Policing.

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru