Takalar – waspada Indonesia.com | Proyek pembangunan talud jalan di ruas Laikang-Puntondo, tepatnya di Dusun Pandala, Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, menuai sorotan tajam. Proyek yang menggunakan anggaran negara ini terkesan “siluman” karena tidak dilengkapi papan proyek dan minimnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pantauan di lokasi menunjukkan tidak adanya papan proyek yang seharusnya memuat informasi penting seperti nama proyek, anggaran, kontraktor pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Selain itu, para pekerja juga tidak terlihat mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, rompi, dan sepatu keselamatan.
Menurut keterangan salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya, mereka belum mendapatkan APD yang memadai. “Saya cuma pekerja, Pak. Semua pekerja belum dikasih helm, rompi, sepatu. Saya juga lupa siapa nama bos yang suruh saya kerja,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek yang dimulai pada Sabtu, 1 November lalu, ini memiliki galian dengan kedalaman 10-15 cm, tinggi 70 cm, dan lebar atas 25 cm. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas proyek.
DPP Kabiv Investigasi Lembaga Generasi Nusantara Pengabdi Masyarakat (GNPM), Adi Silele, выразил обеспокоенность по поводу ситуации. “Sangat disayangkan proyek yang memakai uang negara tidak dilengkapi APD, K3, dan papan transparansi. Ini diduga proyek siluman atau ilegal,” tegasnya.
Adi Silele menambahkan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh negara wajib memasang APD, K3, dan papan proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.
GNPM mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Takalar, Provinsi, dan Pusat untuk segera memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan perencana proyek tersebut. Mereka juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami menduga adanya penggelembungan anggaran dalam proyek ini. Dinas PU harus bertindak cepat dan transparan untuk mengusut tuntas masalah ini,” pungkas Adi Silele.
Kasus ini menjadi sorotan penting terkait pengawasan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. Diharapkan, pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan kerja dalam setiap proyek pembangunan.
