JAKARTA | Menanggapi wacana yang kembali digaungkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengenai penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah pembangunan nasional jangka panjang, Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, menyatakan dukungannya terhadap pentingnya keberadaan format haluan negara seperti yang pernah dihadirkan melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Jerry, PPHN bukan sekadar dokumen formal, melainkan kompas moral dan strategis bangsa di tengah kompleksitas tantangan global dan domestik saat ini.
“GBHN atau yang sekarang disebut PPHN penting sebagai standar sebuah bangsa. Sikap nasionalis kita mulai terkikis oleh budaya intoleransi dan radikalisme, yang perlahan menggeser jati diri bangsa. Budaya asing lebih mudah masuk, sementara budaya kita justru tenggelam. Inilah mengapa negara memerlukan haluan yang jelas untuk menentukan arah perjalanan bangsa,” ujar Jerry, Kamis (13/11/2025).
Menurut pengamat kebijakan publik tersebut, merosotnya nilai, moral, dan akhlak masyarakat menjadi salah satu dampak dari dihapusnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan GBHN pasca reformasi. Ia menilai, penghapusan dua landasan moral negara tersebut berdampak pada melemahnya fondasi karakter masyarakat, yang sebelumnya diarahkan melalui konsep pembangunan berasaskan Pancasila serta kepemimpinan nasional yang konsisten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hilangnya GBHN membuat masyarakat kehilangan pedoman yang selama ini menjadi sumber kesatuan pola pikir, cara bertindak, dan pola pembangunan yang berpihak pada kepentingan bersama, di atas segala perbedaan suku, agama, dan ras,” katanya.
Lebih lanjut, Jerry menekankan bahwa PPHN tidak sekadar mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan, namun juga harus mengandung nilai-nilai konstitusional yang mewujudkan masyarakat yang demokratik, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan lainnya, menjaga keadilan sosial, serta menegakkan supremasi hukum dengan tetap berlandaskan akhlak, budaya, dan etika kehidupan berbangsa.
“PPHN bukan hasil dari rekayasa politik atau kepentingan politis sesaat, melainkan refleksi cita-cita dan amanah para pendiri bangsa. Fungsi utamanya adalah sebagai arah tetap, yang tidak mudah diubah hanya karena pergantian kekuasaan atau kepentingan pragmatis jangka pendek,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jerry juga mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang seperti yang pernah diterapkan melalui konsep Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru. Ia menilai, model perencanaan seperti itu terbukti membawa stabilitas ekonomi dan arah pembangunan nasional yang terukur.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap keberhasilan masa lalu. Program seperti Pelita berjalan sukses sejak 1969. Dulu kita pernah mengalami inflasi hingga 600 persen pada 1967, dan bisa ditekan hingga menjadi 10 persen saja pada 1969-1970. Ini terjadi berkat perencanaan yang sistematis dan kepemimpinan yang fokus,” ujarnya.
Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran tokoh-tokoh ekonomi nasional seperti Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, termasuk jajaran teknokrat pada masa itu seperti Radius Prawiro, JB Sumarlin, hingga Mar’ie Muhammad, yang dinilai sebagai sosok profesional berintegritas dan kompeten di bidangnya.
“Mereka bukan sekadar pejabat, tapi negarawan. Bahkan ayah dari Presiden terpilih saat ini, Prabowo Subianto, sempat dua kali duduk di kabinet pada era Presiden Soekarno dan Soeharto, dan memiliki kontribusi besar dalam diplomasi dan ekonomi,” paparnya.
Dalam pandangan Jerry Massie, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu menyusun kebijakan pembangunan yang tidak terpengaruh oleh pembagian kekuasaan di kursi kabinet. Ia menyoroti bagaimana kepentingan politik acapkali mengganggu niat baik dan keberlanjutan program-program jangka panjang, sehingga rakyat miskin tetap terjebak dalam ketergantungan terhadap bantuan sosial dan sulit mengakses pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.
“Masalah sesungguhnya bukan sekadar pergantian rezim, tapi tidak adanya keberlanjutan perencanaan pembangunan. Semuanya selalu berganti sesuai dengan siapa yang berkuasa. Tidak boleh seperti itu. Pemerintah seharusnya memikirkan keberlanjutan ekonomi rakyat secara utuh. Jangan seperti era Jokowi, yang menurut saya lebih banyak menguntungkan kelompoknya saja,” pungkasnya.
Dengan kembalinya PPHN dalam wacana kenegaraan, upaya membangun sistem perencanaan pembangunan yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebangkitan nasionalisme, tetapi juga penguatan kembali fondasi kebangsaan yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, serta kemanusiaan yang beradab. (RED)
