PESISIR BARAT – Langkah tegas dan respons cepat jajaran Polres Pesisir Barat (Pesibar) dalam menangani kasus dugaan penganiyayaan menggunakan senjata tajam (sajam) mendapat apresiasi tinggi. Apresiasi tersebut datang dari keluarga korban yang kini secara resmi didampingi oleh tim Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rahma Amin, S.H. & Partners.
Kasus yang menimpa korban Berinisial SP ini diduga melibatkan oknum wartawan berinisial S. Kecepatan polisi dalam mengamankan terduga pelaku dinilai sebagai bentuk nyata profesionalisme Polri dalam melindungi masyarakat.
Mewakili pihak keluarga, tim Penasehat Hukum dari Rahma Amin, S.H. & Partners menyatakan bahwa tindakan kepolisian telah memberikan rasa aman dan harapan akan keadilan bagi klien mereka.
”Kami mengapresiasi langkah cepat Polres Pesibar dalam menangani kasus yang menimpa saudara kami. Tindakan tegas ini memberi kami harapan dan kepercayaan bahwa Polres Pesibar tidak pandang bulu,” ujar perwakilan keluarga didampingi tim penasehat hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak keluarga menilai, di bawah kepemimpinan Kapolres Pesibar, jajaran kepolisian menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjaga kondusivitas wilayah hukumnya.
”Kami menilai Polres Pesibar benar-benar bekerja profesional dalam menangani setiap kasus. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolres Pesibar dan seluruh jajarannya atas dedikasi dan kepeduliannya,” tambahnya.
Saat ini, terduga pelaku berinisial S telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dengan keterlibatan Rahma Amin, S.H. & Partners, keluarga berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
”Keluarga berharap langkah cepat kepolisian ini dapat menjadi contoh dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus kekerasan,” tegas pihak keluarga melalui penasehat hukumnya.
Hingga kini, proses hukum terhadap S masih terus berlanjut di bawah penyelidikan intensif Polres Pesisir Barat. Pihak penasehat hukum menyatakan akan terus mengawal setiap tahapan penyelidikan guna memastikan hak-hak korban terpenuhi secara hukum.
