Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Mereka menuntut adanya respons cepat dan armada yang benar-benar siap setiap waktu. Dalam situasi genting seperti kebakaran, kata dia, warga tidak menginginkan jawaban lain selain tindakan nyata yang terukur dari pihak berwenang. Selain soal armada, kesiapan petugas maupun ketersediaan sumber air seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah sebelum bencana terjadi.
Dari keterangan sejumlah warga, mereka bahkan sempat mendatangi kantor utama BPBD Aceh Tenggara yang lokasinya tidak jauh dari area kebakaran. Namun, saat tiba, warga tidak melihat adanya satu pun armada pemadam di kantor tersebut. Fakta inilah yang semakin memperkuat kekecewaan mereka terhadap BPBD.
Melihat situasi ini, warga meminta Bupati Aceh Tenggara segera melakukan evaluasi kinerja Kalaksa BPBD secara serius. Masyarakat menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi bencana. Mereka tidak ingin peristiwa serupa kembali terjadi tanpa pembenahan di internal BPBD.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari BPBD Aceh Tenggara terkait dugaan kelambanan, ketidaksiapan armada, serta kurangnya ketersediaan air pada saat kejadian. Klarifikasi dari BPBD sangat dinantikan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas atas penanganan kebakaran yang berlangsung.
Pantauan di lapangan menunjukkan, setidaknya sembilan rumah warga terdampak dan delapan di antaranya dilaporkan hangus terbakar. Sementara itu, pendataan korban maupun kerugian materil masih terus dilakukan oleh pihak terkait. Masyarakat mendesak pemerintah mengambil langkah tegas agar penanganan musibah ke depan tidak kembali menimbulkan kepiluan yang sama.
Laporan : Salihan Beruh



































