Opini oleh : Sri Rajasa Chandra
Pasca kemenangan pasangan Prabowo/Gibran pada Pemilu 2024,dengan suara menyakinkan walau disana sini banyak menerima kecaman dan gugatan karena kemenangan tersebut ditentukan oleh kecurangan terstruktur, sistematis dan massif, sejauh ini telah muncul gonjang ganjing rencana pergantian Kepala Badan Intelijen Negara yang diketahui sudah menjabat selama hampir 8 tahun. Disamping itu semakin kuat muncul rumor bahwa Ka BIN terlalu dekat dengan salah satu Parpol seteru Jokowi.
Isue yang terus mengemuka tentang nama yang digadang-gadang akan mendudukan posisi Ka BIN, diantaranya Jenderal TNI Purn Dudung Abdurachman mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan saat ini terdaftar sebagai Timses Prabowo/Gibran. Ketika muncul nama Dudung, nampaknya dapat dipastikan pertimbangan penunjukan nama Dudung semata-mata lebih mengedepankan pendekatan politik transaksional.
Mari sejenak kita amati latar belakang penugasan Jenderal Purn Dudung Abdurachman selama mengabdi di TNI AD. Sejauh ini jabatan yang diemban mulai pangkat Letnan sampai dengan Jenderal, selalu diposisi komandan pasukan dan bagian personalia. Begitu juga latar belakang pendidikan yang diikuti tidak satupun di bidang intelijen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mencermati background Dudung yang sama sekali belum pernah bersetuhan dengan dunia intelijen, tentunya akan kontradiktif dengan semangat penyegaran Ka BIN, dalam rangka meningkatkan profesionalitas BIN untuk merespons tantangan yang semakin multidimensional. Intelijen sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas, intelijen itu bukan bagian dari militer maupun Polri, tetapi ketika militer membutuhkan intelijen maka intelijen datang. Oleh sebab itu, salah besar jika dikatakan anggota TNI adalah insan intelijen.
Sudah saatnya rekruitmen calon Ka BIN, tidak lagi terikat oleh politik transaksional, karena akan memiliki dampak yang amat luas bagi pelaksanaan tugas-tugas intelijen menyangkut penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Apalagi domain intelijen adalah trust antara pelaksana intelijen dengan user. Kepada user intelijen, seyogyanya pola rekruitmen pimpinan BIN lebih mengedepankan pendekatan profesionalitas dan yang terpenting adalah orang yang terus menerus bertugas di lingkungan intelijen. Sebagai contoh di Badan intelijen AS dan Eropa, penunjukan seorang pimpinan badan intelijen negara adalah orang yang memiliki pengamalan bertugas terus menerus di institusi intelijen.
Peran Jenderal Pol Purn Budi Gunawan selama hampir 8 tahun mengawaki BIN, patut dicatat telah membangun kesejahteraan aparat intelijen di lingkungan BIN, dalam rangka meningkatkan kepercayaan personel BIN dalam mengemban tugas dan terhindar dari upaya pihak lain untuk memanfaatkan personel BIN dengan iming-iming uang. Walaupun tidak sedikit badai issue yang menerpa Ka BIN, termasuk upaya pihak yang tidak bertanggung jawab mengkaitkan Budi Gunawan dengan kasus timah, sejauh ini Ka BIN mampu menepis semua itu dengan karya nyata, termasuk memodernisasi Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen yang mampu mencetak aparat intelijen siap pakai.
Isue penyegaran pimpinan Ka BIN terpulang kepada Presiden terpilih, tetapi sekali lagi perlu pertimbangan profesionalitas dan bukan tersandera oleh politik transaksional atau loyalitas tanpa akal sehat. Terlebih sekarang bangsa ini sedang menghadapi tantangan dan ancaman multidimensional yang membutuhkan upaya deteksi dan cegah dini menjadi domain intelijen yang diemban oleh Badan Intelijen Negara. Sebagai bahan pertimbangan sekali lagi diingatkan bahwa intelijen bukan bagian yang terintegral dari militer maupun polisi. Ketika intelijen ada di organisasi militer karena militer membutuhkan intelijen, begitu juga polri maupun institusi pemerintah lain. Oleh sebab itu pimpinan Badan Intelijen Negara tidak wajib harus berlatar belakang Jenderal bintang empat.
Penulis adalah Pemerhati Intelijen
