KUTACANE – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten( DPRK) Aceh Tenggara, Dian Reza Fahlevi.SH. minta kepada semua camat untuk menginstruksikan kepada Kepala Desa Agar memajang Baliho APBdes dan Realisasi anggaran Desa masing-masing .ini tidak main main harus transparan kepada masyarakat, tegasnya.
Mengingat tujuan dari pemasangan Baliho tersebut, guna mewujudkan transparansi serta akuntabel dalam penggunaan anggaran dana Desa oleh Pemerintahan Desa kepada masyarakat, kata Ketua Komisi A DPRK, kepada awak media
,” Pemerintahan Desa wajib memasang Baliho yang dimuat dengan isi terkait dengan penggunaan dana desa sesuai dengan amanat undang- undang yang telah ditetapkan,” sebut Dian Reza Fahlevi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : Kutacane waspada Indonesia.com | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Tenggara (Agara) membuka pendaftaran bakal calon (balon) Ketua, menjelang musyawarah daerah (MUSDA) ke-XII di Kutacane , Aceh Tenggara . Ketua panitia Musda KNPI Aceh Tenggara sekaligus anggota Karateker. Mirza Al Mahbubi lewat siaran pers nya mengatakan, Pendaftaran Calon Ketua di buka pada tanggal 11-13 Oktober 2023. Kemudian Verifikasi Berkas Pencalonan 14 Oktober 2023 dilanjutkan dengan Pengumuman. Pelaksanaan MUSDA XII KNPI ACEH TENGGARA diselenggarakan Pada Tanggal 16 Oktober 2023, Jadwal ini menyesuaikan Agenda KNPI PROVINSI ACEH, Dimana ada 2 Kegiatan Besar yang akan di laksanakan yaitu kegiatan Umroh Bersama KNPI ACEH Serta Persiapan Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Ujarnya "Bagi para pemuda Aceh Tenggara yang siap bersaing dan bertarung untuk merebut Kursi ketua KNPI 1 Aceh Tenggara di persilahkan untuk mendaftar ke Sekretariatan atau bisa menghubungi Kontak Yang tertera". Adapun yang menjadi syarat Pencalonan yaitu berusia belum 41 tahun berdomisili di kabupaten Aceh Tenggara, kemudian pernah menjadi pengurus KNPI, Atau pengurus OKP Nasional dibuktikan dengan surat keputusan (SK) . Mirza Al Mahbubi melanjutkan , untuk pencalonan Kandidat Harus Mendapat 3 surat dukungan dari pengurus kecamatan serta 6 OKP ( Organisasi Kepemudaan ) yang kepungurusannya aktif dan masih berlaku. Serta bisa membaca Al- Quran. "Informasi lebih lanjut bisa di lihat di spanduk di jalan depan kantor DPRK Aceh Tenggara , atau dapat mendatangi panitia mulai dari jam 10:00 - 16:00 WIB . Dan bisa langsung menghubungi saudara Ikhwan kartiwan (082168652674). Kami akan menerima dan melayani semua pemuda aceh tenggara yang mendaftar sesuai aturan dan kriteria yang dipersyaratkan” Jelas boby yang akrab disapa. Berdasarkan hasil Rapimda 04 Oktober 2023 Lalu,yang tercatat sebagai peserta musda ialah : -16 pengurus Kecamatan -17 OKP peserta penuh -8 OKP peserta Peninjau -Unsur DPD I KNPI Aceh -Majlis pemuda Indonesia (MPI) kab. Aceh Tenggara -Unsur carateker KNPI Aceh tenggara “Saya mewakili panitia untuk mengajak seluruh pemuda dan pimpinan OKP Aceh Tenggara mendukung dan mensukseskan acara ini , karna musda KNPI ini acara besar bagi pemuda dan OKP Aceh Tenggara .” Tutur Boby [Hidayat]
Karena baliho APBdes berfungsi sebagai media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran Desa dikelola. ucapnya
Disamping itu, transparansi APBdes sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran Desa, ujar Dian Reza Fahlevi
Dengan adanya informasi dari masyarakat serta adanya pemberitaan dijumlah media tentang belum dipajangnya Baliho APBdes sebahagian besar Desa di seluruh Aceh Tenggara, maka kami selaku wakil rakyat akan menyuarakan hal ini dan meminta kepada semua camat sebagai pembina dan pengawas Desa untuk menyampaikan kepada Kepala Desa agar memajang Baliho APBdes dan realisasi anggaran, jelasnya.
Tempat terpisah Irfansyah putra S.pdi. Kecamatan Darulhasanah menuturkan kepada wartawan, dia merasa aneh terhadap Pemerintahan Desa yang begitu enggan memajang Baliho APBdes, padahal dengan adanya baliho tersebut masyarakat lebih mudah mengetahui informasi anggaran Desa yang dikelola.
,” apakah kami selaku warga desa tidak boleh mengakses penggunaan anggaran tersebut atau pemerintahan desa sengaja mengelabui agar potensi penyalahgunaan anggaran tidak terdeteksi oleh masyarakat,” kata irfan
Untuk itu kami berharap kepada pihak Kecamatan agar melakukan pembinaan dan pengawasan lebih maksimal lagi terhadap kepala Desa, agar masyarakat lebih percaya lagi dengan tugas dan tupoksi pihak Kecamatan.
(Laporan Salihan Beruh)
