**LSM Lacak dan Simulasi Lampung Rencanakan Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung Laporkan Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan**
*Bandar Lampung, 26 Mei 2025* – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lacak dan Simulasi Lampung mengumumkan rencana unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung pada Rabu, 28 Juni 2025, untuk melaporkan dugaan korupsi dalam sejumlah proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2024. Dugaan ini mirip dengan skandal yang terungkap pada 2023, termasuk indikasi mark-up harga, pembangunan tidak efektif, dan kerusakan infrastruktur yang justru merugikan masyarakat.
**Proyek yang Diduga Bermasalah**
1. **Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Gunung Katun – Tanjung Ratu**
Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp15,3 miliar, namun LSM menemukan kejanggalan dalam proses tender. Sebelumnya, proyek serupa di lokasi yang sama (Gunung Katun) pada 2023 juga diduga “kocok bekem” (rekayasa tender) dengan harga penawaran mendekati pagu anggaran (HPS) sebesar Rp11,2 miliar .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. **Pembangunan Jalan Lancar Jaya/Talang Kemis – Air Melintang**
Proyek senilai Rp13,1 miliar ini dikhawatirkan mengulangi praktik korupsi serupa, di mana anggaran tidak sesuai dengan kualitas hasil kerja.
3. **Jembatan Way Bungur di Lampung Timur**
Proyek ini menjadi sorotan setelah menelan anggaran puluhan miliar rupiah dalam tiga tahap, tetapi masyarakat belum bisa mengakses jembatan tersebut. Lebih ironis, Tembok Penahan Tanah (TPT) senilai Rp9,3 miliar yang dibangun 2022 justru roboh, mengindikasikan pembangunan tidak memenuhi standar teknis.
**Pernyataan Candra Setiawan**
Candra Setiawan, Koordinator LSM Lacak dan Simulasi Lampung, menegaskan bahwa dugaan korupsi ini melibatkan pola sistematis:
– **Fee proyek**: Harga tender yang selalu mendekati HPS mengindikasikan setoran ke oknum dinas .
– **Ketidaktransparanan**: Proses lelang di Way Kanan kerap melanggar Perpres No. 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
– **Pembangunan Tidak Relevan**: Banyak infrastruktur dibangun di lokasi yang tidak prioritas bagi masyarakat.
**Tuntutan dan Rencana Aksi**
LSM mendesak Kejaksaan Tinggi dan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk memeriksa:
– Dokumen tender dan realisasi anggaran proyek.
– Keterlibatan pejabat dinas dan kontraktor terkait.
– Audit teknis untuk menguji kualitas pembangunan.
Unjuk rasa direncanakan berlangsung secara tertib dengan agenda penyerahan dokumen laporan lengkap beserta bukti temuan lapangan. “Kami tidak ingin uang rakyat terus dikorupsi sementara infrastruktur rusak atau tidak bermanfaat,” tegas Candra .
