PRINGSEWU – LSM Jaringan Transparansi Indonesia (JATI) Provinsi Lampung menyoroti pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024. Lembaga tersebut menduga adanya kelemahan dalam sistem pengadaan secara elektronik (e-purchasing) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Koordinator LSM JATI Provinsi Lampung, Ubai, menyatakan bahwa temuan ini berdasarkan analisis mendalam terhadap data dari sistem SIRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Sekwan Kabupaten Pringsewu. “Pengadaan melalui sistem e-purchasing di Sekwan Pringsewu begitu lemah dan berpotensi korupsi,” ujar Ubai dalam pernyataan resminya, Rabu (22/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
⚖️ Dasar Hukum yang Disampaikan LSM JATI
Dalam analisisnya, LSM JATI tidak hanya memaparkan temuan data tetapi juga menyertakan dasar hukum yang melandasi keprihatinan mereka:
Pelanggaran terhadap Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LSM JATI menilai, meskipun e-purchasing merupakan metode yang sah, pelaksanaannya harus tetap mematuhi prinsip dasar yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Pasal 4 Perpres ini menekankan bahwa seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Setiap penyimpangan dari asas ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi tertinggi di bidang pengadaan pemerintah .
Kelemahan Sistemik dalam Pelaksanaan E-Purchasing
Hasil penelitian yang dirujuk LSM JATI menunjukkan bahwa sistem e-purchasing seperti e-order memiliki kelemahan, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman bagi para pelaku. Kelemahan dalam komunikasi dan implementasi kebijakan ini berpotensi menciptakan celah dimana proses pengadaan tidak berjalan secara optimal dan tidak mencapai nilai uang (value for money) yang semestinya.
Komunikasi dan Koordinasi yang Belum Optimal
Sebuah kajian kebijakan yang dikutip LSM JATI juga menyoroti bahwa komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar institusi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali masih belum berjalan optimal. Lemahnya koordinasi ini dapat melemahkan sistem pengendalian intern, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kelemahan pengendalian intern meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan.
🔍 Temuan Kritis dalam Data Anggaran
Berdasarkan 148 item data yang dianalisis, LSM JATI mengidentifikasi beberapa pola yang mengkhawatirkan:
Nilai Belanja yang Diduga Tidak Wajar: Beberapa pos belanja memiliki nilai yang sangat tinggi dan memicu tanda tanya, seperti:
Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 408.000.000 (Item 99)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan senilai Rp 838.343.000 (Item 142)
Belanja Cetak Kalender senilai Rp 184.000.000 (Item 90)
Belanja Sewa Audio Visual senilai Rp 165.000.000 (Item 102)
Pola Pengulangan Belanja yang Sama: Terdapat banyak item belanja yang diulang dengan nilai yang seringkali hampir sama persis, seperti Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 33.075.000 yang muncul berulang kali (Item 46, 50, 62). Pola ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan akuntabilitas perencanaan.
Penggunaan Metode “Pengadaan Langsung” untuk Pekerjaan Konstruksi: Beberapa pekerjaan dengan nilai signifikan, seperti Pembangunan Lanjutan Pos Jaga Pol PP (Rp 180.000.000) dan Interior Gedung Kantor (Rp 106.600.000), dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung. Meski diatur dalam Perpres, penggunaan metode ini untuk nilai yang besar dinilai rentan terhadap praktik tidak transparan dan berpotensi melanggar ketentuan batas nilai pengadaan langsung.
📜 Tuntutan dan Rencana Tindak Lanjut
Menanggapi temuan ini, LSM JATI Provinsi Lampung akan segera melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Mereka mendesak kedua lembaga tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit ulang secara mendalam terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
“Dengan langkah ini, kami berharap dapat mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Pringsewu,” pungkas Ubai.
(Hayat)
