Bandar Lampung, 24 Desember 2025 – Lembaga Swadaya Masyarakat Simulasi Provinsi Lampung menyoroti adanya kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wahidin Amin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sorotan ini muncul setelah membandingkan LHKPN yang dilaporkan per 31 Desember 2023 dengan laporan periode 31 Desember 2024.
Wahidin Amin, yang memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) 686348, tercatat tidak mengalami perubahan nilai pada aset tanah dan bangunannya yang tetap sebesar Rp 3,45 miliar. Aset tersebut terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan yang didominasi di wilayah Lampung Selatan, dengan status perolehan berupa hibah, warisan, dan hasil sendiri.
Namun, SIMULASI Lampung menemukan dua poin yang dinilai anomalistik. Pertama, terjadi penurunan nilai pada alat transportasi. Nilai sebuah mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 turun Rp 15 juta (7,89%) menjadi Rp 175 juta, dan mobil Daihatsu Ayla tahun 2022 turun Rp 10 juta (7,69%) menjadi Rp 120 juta. Secara total, aset alat transportasi dan mesin turun 7,81% atau Rp 25 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, dan yang paling mencolok menurut penelusuran SIMULASI, adalah penurunan signifikan pada pos “Kas dan Setara Kas”. Posisi kas yang pada akhir 2023 tercatat sebesar Rp 1,07 miliar, menyusut drastis sebesar Rp 120 juta (11,21%) menjadi Rp 950 juta pada akhir 2024.
“Perbandingan selama satu tahun ini memunculkan pertanyaan kritis. Di satu sisi, aset tetap seperti tanah dan bangunan nilainya statis, yang wajar. Namun, penurunan nilai kendaraan di atas 7% dalam setahun dan yang lebih penting, penyusutan kas sebesar Rp 120 miliar—maaf, Rp 120 juta—perlu penjelasan transparan. Dari mana asal dan kemana aliran dana sebesar itu? Apakah ini terkait dengan performa investasi, atau ada transaksi lain?” ujar Agung Irwansyah, Koordinator Investigasi SIPS Lampung, Rabu(24/12/2025).
Agung menambahkan, meski total harta kekayaan bersih Wahidin Amin hanya turun 2,8% atau Rp 138 juta menjadi Rp 4,78 miliar, dinamika pada pos-pos spesifik seperti alat transportasi dan terutama kas menimbulkan tanda tanya. “Ini adalah laporan pejabat yang mengepalai badan pengelola keuangan dan aset daerah. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas harus lebih tinggi. Penurunan kas yang hampir 1/8 bagian dalam setahun, tanpa ada penambahan harta produktif lain yang signifikan, adalah hal yang patut diklarifikasi,” tegasnya.
Menyikapi temuan ini, SIMULASI Lampung mengaku akan mengambil langkah advokasi. “Kami akan segera menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta penjelasan dan pendalaman lebih lanjut terkait kejanggalan ini. Tujuannya bukan memojokkan, tetapi mendorong akuntabilitas dan kepatuhan penuh setiap penyelenggara negara, terutama yang mengemban amanah di bidang pengelolaan keuangan,” pungkas Agung.
Sampai berita ini diturunkan, upaya untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari Wahidin Amin belum berhasil.
Ringkasan Perbandingan LHKPN Wahidin Amin (2023 vs 2024):
· Total Harta Kekayaan: Rp 4,922 miliar (2023) → Rp 4,784 miliar (2024) ➔ Turun Rp 138 juta.
· Tanah & Bangunan: Stagnan di Rp 3,45 miliar.
· Alat Transportasi: Rp 320 juta → Rp 295 juta ➔ Turun 7,81%.
· Kas & Setara Kas: Rp 1,07 miliar → Rp 950 juta ➔ Turun 11,21% (Rp 120 juta).
(Hayat)
