Waspadaindonesia.com | Bireuen – Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar yang akrab disapa Ceulangiek, meminta seluruh keuchik dan aparatur gampong di Aceh agar bersikap jujur dan objektif dalam mendata korban banjir dan tanah longsor.
Ia menegaskan bahwa pendataan yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong.
Ceulangiek menekankan bahwa pendataan korban tidak boleh hanya berfokus pada rumah yang rusak berat atau hanyut, tetapi juga mencakup rumah warga yang terendam lumpur dan mengalami kerugian material meski bangunan masih berdiri.
Menurutnya, banyak masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk membersihkan rumah, mengganti perabot, serta memulihkan kondisi hunian yang terdampak banjir.
“Semua warga yang terdampak harus didata. Jangan hanya yang rumahnya roboh, tapi yang rumahnya tergenang lumpur juga korban. Mereka juga mengeluarkan biaya dan tenaga besar untuk pemulihan,” ujar Ceulangiek kepada wartawan, Senin (29/12/2025).
Ia mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat bahwa di sejumlah gampong terjadi praktik pendataan yang tidak objektif, bahkan diduga hanya mengakomodir keluarga atau pihak tertentu.
Jika hal ini dibiarkan, kata Ceulangiek, bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Karena itu, Ceulangiek meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aparatur gampong dalam proses pendataan korban.
Ia menegaskan bahwa pendataan yang jujur dan transparan adalah kunci agar bantuan tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. “Jangan sampai karena data yang salah, masyarakat justru dirugikan dan keadilan sosial terabaikan,” tutupnya.[Redaksi]
