Waspadaindonesia.com | Banda Aceh — Partai Perjuangan Aceh (PPA) secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menyerahkan pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh kepada Pemerintah Aceh melalui pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPA, Prof. Adjunct Dr. Marniati, dalam konferensi pers terkait penanganan pascabencana yang melanda belasan kabupaten dan kota di Aceh sejak November 2025 lalu.
Dalam keterangannya, Prof. Marniati menegaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi merupakan bencana daerah, sehingga sudah semestinya pengelolaan anggaran pemulihan dipercayakan kepada pemerintah daerah. PPA menilai, secara historis dan ilmiah Aceh pernah berhasil bangkit melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pascatsunami, sehingga tidak ada alasan untuk tidak kembali mempercayakan pengelolaan dana besar pemulihan kepada Pemerintah Aceh. “Kami mempertanyakan, apakah Presiden tidak mempercayai Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam mengelola pemulihan daerahnya sendiri?” ujar Prof. Marniati.
PPA juga menyoroti berbagai persoalan di lapangan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat terdampak, mulai dari keterbatasan logistik pangan dan sandang, hunian sementara yang belum layak, hingga fasilitas pendidikan yang rusak dan menghambat proses belajar anak-anak korban bencana. Menurut PPA, penanganan pascabencana di sejumlah wilayah masih belum tepat sasaran dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, padahal masa tanggap darurat akan segera berakhir dan Aceh memasuki fase rehabilitasi serta pemulihan layanan dasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konferensi pers tersebut, PPA turut mengkritisi pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lebih dari 1.000 Praja IPDN ke lokasi bencana yang dinilai tidak efektif. Prof. Marniati menyebut anggaran besar justru habis untuk biaya transportasi, konsumsi, peralatan, dan ongkos pesawat, sementara dampak langsung bagi masyarakat sangat minim. “ASN sudah dua kali turun, anggaran habis untuk makan dan transportasi. Ini tidak efektif. Yang paling efektif adalah memberdayakan masyarakat lokal bekerja untuk masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, PPA mendorong kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM dan pengusaha lokal Aceh, termasuk pelonggaran persyaratan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana pusat. PPA mengingatkan agar proses pemulihan tidak justru menyingkirkan pelaku usaha lokal di daerahnya sendiri, sejalan dengan filosofi Aceh “buya krueng teudong-dong, buya tamong meuraseki”.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, PPA juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden, antara lain percepatan pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi; keringanan biaya PDAM dan PLN; restrukturisasi kredit; percepatan pencairan BLT; serta jaminan keamanan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sisi lain, PPA meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf untuk lebih proaktif, membangun koordinasi kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menyajikan data valid dan berbasis bukti agar pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi rakyat Aceh.
Menutup konferensi pers, Prof. Marniati menegaskan bahwa seluruh sikap dan kritik PPA diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Aceh. “Bencana telah merenggut banyak hal dari rakyat Aceh. Jangan sampai anggaran pemulihan ikut habis untuk hal-hal yang tidak efektif. Keselamatan, kemanusiaan, dan masa depan generasi Aceh harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.[Redaksi]
