Empat Terpidana Maisir Jalani Uqubat Cambuk di Halaman Kantor Kejari Aceh Tenggara

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:07 WIB

50538 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

KUTACANE WASPADA INDONESIA | Empat orang terpidana kasus maisir atau perjudian menjalani eksekusi hukuman cambuk di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara pada Rabu, 28 Januari 2026. Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat, sebagai bentuk implementasi dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sekaligus menjadi bagian dari penegakan syariat Islam di wilayah hukum Aceh Tenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Eksekusi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), serta Mahkamah Syariah Kutacane yang bertindak sebagai pengawas jalannya proses pelaksanaan. Acara ini turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum berbasis syariat di Bumi Sepakat Segenap.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, M. Purnomo Satriyadi, menyampaikan bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kutacane yang telah berkekuatan hukum tetap. Para terpidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena telah melanggar Pasal 18 dan Pasal 20 Qanun Jinayat yang mengatur tentang larangan perjudian atau maisir. Dalam proses ini, uqubat cambuk diputuskan sebagai hukuman pidana pokok sesuai dengan yang tertuang dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh.

Empat terpidana yang menjalani eksekusi masing-masing berinisial AD, warga Desa Terutung Megare Lawe Pasaran di Kecamatan Lawe Sumur dan SD, warga Desa Gusung Batu di Kecamatan Deleng Pokhisen, yang masing-masing menerima hukuman 15 kali cambuk. Sementara itu, RI warga Desa Pulo Sanggar di Kecamatan Babussalam dan R, warga Desa Pulonas Baru di Kecamatan Lawe Bulan, masing-masing menjalani tujuh kali cambukan.

Baca Juga :  Data PKH Aceh Tenggara Diduga Ngawur, Kadis Sosial Tuli dan Abaikan Suara Rakyat Miskin! LSM Tipikor Desak Bupati Tegur Keras dan Bentuk Tim Verifikasi Khusus

Jumlah uqubat yang diterapkan telah melalui penghitungan berdasarkan masa tahanan yang sudah dijalani sebelumnya. Purnomo menjelaskan bahwa total cambukan mengalami pengurangan karena memperhitungkan masa penahanan yang berkisar antara 78 hari hingga 150 hari, sebagaimana yang diperbolehkan dalam aturan pelaksanaan jinayat.

Pelaksanaan hukuman cambuk ini, lanjut Purnomo, tidak hanya mengedepankan aspek penindakan terhadap pelanggaran hukum syariat, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan preventif. Ia menegaskan bahwa eksekusi di muka umum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus peringatan keras bagi masyarakat agar menghindari perbuatan melanggar syariat. Menurutnya, uqubat cambuk bukan sekadar bentuk hukuman fisik, tetapi bagian dari sistem pembinaan moral masyarakat dalam kerangka penegakan hukum Islam yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Purnomo menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara akan terus berkomitmen dalam menegakkan hukum syariat Islam dengan adil dan tegas. Ia juga menyampaikan harapan agar para pelaku dapat kembali ke tengah masyarakat dengan niat dan perilaku yang berubah, serta mampu menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Penegakan hukum menurutnya harus terus dijalankan tanpa pandang bulu sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanah hukum di Aceh.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diwakili oleh Asisten I, Muhammad Ridwan, turut menghadiri pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam pernyataannya, Ridwan menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan hari ini adalah amanah dari peraturan perundang-undangan khususnya dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta telah melalui tahapan hukum yang sah dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa proses ini sejatinya bukan hanya berkutat dalam upaya penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan dan peringatan sosial.

Baca Juga :  Langkah Progresif! Les Tambahan di SMP 1 Kutacane: Bukti Nyata Kolaborasi Komite-Wali Murid Demi Prestasi Akademik

Pemerintah daerah, menurut Ridwan, berpandangan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk harus mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Penindakan terhadap pelanggaran syariat diharapkan tidak hanya berhenti pada hukuman bagi pelaku, namun juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hidup yang tidak dilanggar. Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan yang dilakukan di depan publik dapat membawa kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebaikan dan hukum yang telah menjadi konsensus bersama dalam tata kehidupan masyarakat Aceh Tenggara.

Pelaksanaan uqubat cambuk ini menjadi bagian dari dinamika hukum di Aceh yang masih menjunjung tinggi pelaksanaan syariat sebagai identitas kolektif. Meski dalam pelaksanaannya tidak lepas dari sorotan dan perdebatan di berbagai kalangan, pelaksanaan uqubat tetap dijalankan sesuai koridor peraturan daerah yang telah disahkan dan disepakati bersama. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai mitra dalam membangun kesadaran kolektif atas nilai ketaatan hukum, serta membentengi generasi muda dari berbagai perbuatan menyimpang.

Sebagai entitas hukum yang memiliki kekhususan, Aceh terus melanjutkan pelaksanaan hukum syariat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Kejadian di Kutacane ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap penegakan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Jinayat, terus ditegakkan dalam bingkai aturan dan prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama pemerintahan di wilayah ini.

Laporan Salihan Beruh

Berita Terkait

BPK Ungkap Kesalahan Dinas Pendidikan Aceh Tenggara, Rehab Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar Dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa
BPK Ungkap Kesalahan Anggaran Disdikbud Aceh Tenggara Rp8,9 Miliar, Rehab Pagar, RKS dan Bangunan Sekolah Masuk Belanja Barang dan Jasa
3.184 KPM PKH di Aceh Tenggara Terindikasi Judi Online, 685 Warga Ajukan Sanggahan
Dapat Barang Dari Romi, Safar Beserta 25,58 Gram Diduga Sabu Diamankan Team Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir di Desa Kampung Padang Pangkatan.
Beasiswa Prestasi dan Siswa Miskin Sama-Sama Dicatat sebagai Hibah, BPK Bongkar Kesalahan Anggaran Aceh Tenggara
Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan
BPK: Aceh Tenggara Langgar PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara Salah Klasifikasi
BPK: Pemkab Aceh Tenggara Harus Koreksi Rp18,4 Miliar dan Beri Sanksi, Akankah Aceh Tenggara Berani Tindak Pejabat yang Lalai?

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru