BATU BARA — Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Batubara tuding Kepala Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Kabupaten Batu Bara, Hakim kibuli wartawan. Padahal jadwal konfirmasi terkait kegiatan Bimtek yang menelan anggaran Rp 3,4 miliar sumber DAK TA 2025 itu telah ditentukan oleh sekretaris Diskop dan UMKM, Radiansyah Lubis atas persetujuan Hakim.
Namun saat waktu yang ditentukan hari ini, Jumat (27/02/2026) pada pukul 10:00 Wib, Hakim sengaja menghindar. Menurut staf Diskop dan UMKM, Wida mengatakan Kadis mendadak ke Medan .
Tugas mendadak ke Medan juga diakui Sekretaris Dinas Koperasi UMKM, Radiansyah F Lubis. Iya tadi sudah saya tanyakan kepada ajudan bahwa bapak ada tugas mendadak ke Medan, ujar Radiansyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Ketua IWO Kabupaten Batubara, Darmansyah mengungkapkan, Hakim sengaja menghindar dari konfirmasi tim IWO terkait dugaan MarkUp belanja Bimtek di Diskop dan UMKM Kabupaten Batu Bara yang menelan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar.
Kalau di lihat pada portal kegiatan Bimtek tersebut, dana sebesar Rp 3,4 miliar masuk secara gelondongan, lalu di racik menjadi 198 bagian kegiatan dengan pola swakelola, kata Darman.
Menurut Darman, perkegiatan nilainya mulai dari Rp 3.000.000 hingga puluhan juta rupiah. Namun ada juga yang mencolok, seperti honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp 950 juta, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp 645 juta.
Kita menduga kegiatan Bimtek Diskop dan UMKM Kabupaten Batubara ini dijadiakn ajang bancaan MarkUp.
Dikatakan Darman, kegaitan Bimtek ini harus berpedoman pada Perpres PBJ NO. 12 Tahun 2021, dan poin-poin penting Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 yakni, memberikan kepastian hukum, meningkatkan partisipasi usaha kecil/koperasi, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Sedangkan tipe kegiatan swakelola terbagi menjadi 4 tipe, yang pertama, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran. Kedua, direncanakan/diawasi K/L/PD, dilaksanakan instansi pemerintah lain. Ketiga, direncanakan/diawasi K/L/PD, dilaksanakan Ormas/Pokmas, dan keempat, direncanakan/diawasi K/L/PD, dilaksanakan Kelompok Masyarakat.
Pertanyaannya, kegiatan Bimtek senilai Rp 3,4 miliar ini masuk tipe yang mana?, tanya Darman.
Darman juga menegaskan segera mengemas laporan dugaan MarkUp belanja Bimtek Diskop dan UMKM ini menyerahkan ke institusi penegak hukum. Karena beredar isu bahwa laporan dugaan MarkUp atau Korupsi Bimtek ini telah ditarik oleh pelapor. (Herman Pelangi).
