Diduga Banyak Penyimpangan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2023 – 2025 Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Tim Akan Segera Melaporkan Ke APH
Kota Agung, Tanggamus – Pembangunan fisik dan non fisik dari Anggaran Dana Desa (ADD) Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus tahun 2023 sampai tahun 2025 menjadi sorotan yang Diduga Mark’Up penyalahgunaan anggaran di pertanyakan (Jum,at 27 maret 2026)
Pasalnya menurut keterangan warga yang tidak mau di sebutkan nama nya, mengatakan, “Kalau kami sebagai warga kurang tahu detail anggaran serta pemakaian ADD, tapi kalau nilai rehab kantor Balai pekon tahun kemarin sebegitu besar nya, seperti nya tidak sesuai dengan apa yang di rehab dibangunkan, “katanya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam jangka 2 tahun ini, Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon kami Tanjung Agung nilai nya Rp.350,000,000.- kemana saja anggaran itu, seperti nya jauh dari kata sesuai dengan apa yang sudah direalisasikan, dan coba di audit ulang sama pihak terkait, “ungkapnya
“warga menyoroti kualitas sejumlah pembangunan fisik infrastruktur Pekon Tanjung Agung Tahun 2023 sampai tahun 2025 yang dinilai kurang optimal, dan mereka menduga adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk dugaan praktik markup anggaran serta penggunaan pihak ketiga tanpa proses transparan kepada sejumlah elemen masyarakat
seperti diantara nya :
“Anggaran Dana Desa Pekon Tanjung Agung 2023 Yang Diduga MARK Up
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Rp. 118,79,2000.-
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman ,Penampungan, Bank Sampah.
Rp. 65.500.000.
“Anggaran Dana Desa Pekon Tanjung Agung 2024 Yang Diduga MARK Up
Keadaan Mendesak (BUMDES)
RP. 110,000,000.-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Rp. 107.698.000.-
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Rp. 71.800.000.-
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman, Penampungan, Bank Sampah.
Rp 132.100.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga,
Rp. 60.000.000.-
Pembuatan Rambu rambu di jalan Desa Rp. 35,000,000.-
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
Rp. 24,500,000.-
“Anggaran Dana Desa Pekon Tanjung Agung 2025 Yang Diduga MARK Up
Penyertaan Modal (BUMDES)
Rp. 231.563.000.-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
Rp. 107.700.000.-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga.
Rp. 96.400.000.-
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman, Penampungan, Bank Sampah.
Rp. 42.800.000.-
Banyak warga menilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan realisasi kegiatan pembangunan fisik dan non fisik tersebut kurang transparan dalam pengelolaan ADD dari tahun anggaran 2023 sampai tahun2025 sehingga menimbulkan kecurigaan ditengah warga masyarakat
Awak Media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Pekon Tanjung Agung melalui pesan whatshap serta tlp seluler terkait beberapa item pekerjaan pembangunan tahun 2023 sampai tahun 2025, namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan
Harapan kami awak media sebagai kontrol sosial yang memantau jalan nya kegiatan perealisasian dana desa, supaya pemerintah pekon dapat menjelaskan secara rinci, yang bertujuan menghindari isu dan fitnah yang dapat menyebar luas
Kami sedikit memberkan sedikit pemahaman Undang Undang Nomor 15 Tahun 2008, Tentang keterbukaan informasi publik dan Undang Undang RI no 17 tahun 2003 Tentang. Keuangan negara pada pasal 3 ayat 1 Keuangan negara di kelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektip, transparansi serta bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
Sejumlah indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tersebut, maka tim investigasimedia ini akan berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, Dinas Pemberdayaan Desa (PMD), dan juga Inspektorat Kabupaten Tanggamus, untuk bisa menindak lanjuti permasalahan di pekon Tanjung Agung.
Dan apa bila ditemukan penyimpangan atau dana tersebut di korupsi, masyarakat berharap agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku,tutupnya.
(Hayat)
