Memahami Dalil Perempuan Haram Dipilih Menjadi Pemimpin, Termasuk Kepala Daerah

Waspada Indonesia

- Redaksi

Selasa, 30 Juli 2024 - 16:01 WIB

50326 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opini oleh : Muhammad Hawanis S.sos

Salah satu persoalan penting dalam pesta demokrasi di berbagai negara ataupun daerah terutama di negeri dengan mayoritas penduduk muslim ataupun daerah yang berazas syariat Islam seperti di Aceh yaitu mengenai kepemimpinan perempuan. Dalam realitas sehari-hari maupun kondisi politik saat ini sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis tertentu di pemerintahan, mulai skala daerah hingga nasional.

Namun, polemik soal kepemimpinan perempuan tidak sesederhana itu. Meskipun dalam kerangka demokrasi perempuan dapat dan boleh diangkat ataupun dipilih menjadi pemimpin, nyatanya dalam mengupayakan hal itu banyak sekali hambatan struktural bahkan dalil agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di dalam konteks Aceh sebagai daerah syariat tentunya Al Qur’an dan hadist menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan termasuk berkaitan dengan pemilihan pemimpin.

Di dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nisaa’: 34 yang sebagian ayatnya berarti:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…”

Berdasarkan ayat tersebut, para ahli tafsir menyatakan bahwa kata “qawwam” yang terkandung pada ayat tersebut bermakna pemimpin, pelindung, pengatur, dan sebagainya. Lebih lanjut al-Razy dalam Tafisr al-Kabir menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan disebabkan karena keunggulan akal dan fisiknya.

Senada dengan pendapat tersebut, al-Zamakhsari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan bahwa keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan dikarenakan akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, dan keberanian yang dimilikinya. Thaba’thaba’i juga turut menguatkan bahwa kelebihan akal yang dimiliki oleh laki-laki mampu melahirkan jiwa-jiwa keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan dipandang lebih sensitif dan emosional.

Baca Juga :  Kapolsek Seunagan Timur Pimpin Apel Patroli Gabungan. Sambut Hari Damai Aceh ke-20

Salah satu hadits yang sering disebut adalah: “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.(HR Al-Bukhari)

Irsyadus Sari karya Imam Al-Qasthalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi, dalam urusan persaksian dan dalam imamah (kepemimpinan) pun ia juga dilarang.

Kemudian, seorang ulama Kharismatik Aceh Tgk H Syeikh Hasanoel Bashry yang akrab disapa Abu Mudi dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau kepala daerah tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

“Ureung Agam yang mengurus ureung inong (lelaki yang memimpin perempuan), “Arrijalun kawwamuna ‘alannisa’. Sehingga ditulis di dalam kitab, syarat menjadi pemimpin adalah lelaki yang merdeka, berakal, sehat badan dan segalanya,” tegas Abu Mudi dalam bahasa Aceh sebagaimana video yang beredar di media sosial.

Abu Mudi juga mengatakan, seorang perempuan yang maju sebagai pemimpin(kepala daerah) saja itu sudah berbuat dosa.

“Ureung inong meunyoe kageucalon ka dipeubeut desya. Perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin ka ijak peubeut desya, karena dipeubeut beut yang han sah dikerjakan. Dipileh cit le ureung nyan ureung pilih pi salah, dosa. Dilantik, ureung lantik desya. Setelah dilantik sah dia sudah jadi pemimpin, inan lom yang masalah,” tegas Abu Mudi sebagaimana isi dakwahnya yang viral di berbagai media sosial.

Baca Juga :  Ali Sadikin Apresiasi Desa Krung Cut Dan Blang Leumak Program Tepung Tawari Desa Usai Panen Padi.

Merujuk penegasan dari berbagai dalil baik Al Qur’an, hadist dan pendapat ulama diatas maka sangatlah jelas bahwa kepemimpinan perempuan tidak dibenarkan di dalam Islam.

Walaupun sudah jelas dilarang dalam islam, namun dewasa ini dengan mengangkat isu kesetaraan gender yang didengungkan oleh Barat, berbagai argumentasi disampaikan agar perempuan diperbolehkan memimpin suatu daerah. Bahkan isu itu juga dikemas dengan baik di Aceh yang berjuluk negeri Serambi Mekkah.

Pun demikian rujukan kisah Sri Ratu Safiatuddin dan beberapa raja Aceh dari kalangan perempuan di masa peperangan selalu dijadikan argumentasi agar perempuan dibolehkan memimpin, padahal jika kita lihat kondisi saat itu sedang dalam masa perang, dan di dalam sistem kerajaan maka yang mewarisi kepemimpinan adalah keturunan raja, ketika sang raja tidak memiliki keturunan lelaki maka dengan terpaksa perempuan diberi kesempatan memimpin sementara, namun tentunya hal itu berlaku dalam kondisi genting dan darurat, tidak dalam kondisi normal.

Jika kita merujuk pada kisah perempuan-perempuan hebat di dalam Islam kita bisa merenungkannya, meskipun Khadijah, Aisyah, dan Fatimah memiliki peran penting, mereka tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai pemimpin politik. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kepemimpinan, laki-laki yang seharusnya memimpin.

Dari uraian di atas, sebagai seorang muslim yang berada di bumi serambi mekkah yang berlandaskan syariat tentunya kita tetap berpegang teguh kepada Al Qur’an, hadist dan fatwa ulama-ulama. Kendatipun di dunia demokrasi yang mengadopsi prinsip kesetaraan gender kehadiran perempuan untuk ikut pesta demokrasi tak bisa dilarang, namun tentunya sebagai seorang muslim kita dapat memilah dan berpegang teguh terhadap dalil-dalil agama dalam menentukan pilihan dan dukungan nantinya.

Penulis adalah Ketua LSM Radar Aceh

Berita Terkait

Tumpah Ruah Pembukaan HUT Ke 437 Aceh Barat Raja Sayang Wabup Nagan Raya Menghadiri
Raudhatul Jannah Anggota DPRK Nagan Raya Buka Secara Resmi Muscab II PC APRI
PT Socfindo Seumayam Turunkan Satu Unit Alat Excavator Bersihkan Selokan Desa Simpang Deli Gampong 
PT Socfindo Seumayam Turunkan Satu Unit Alat Escalator Bersihkan Solokan Desa Simpang Deli Kilang
SWI Ingatkan Pemerintah: Jangan Jadikan PWI Satu-satunya Mitra, Pers Harus Merdeka dan Berdaulat
Mantan Aktivis Aceh : Neldi Isnayanto Angkat Bicara Terkait Pertambangan Emas
Mantan Aktivis Aceh : Neldi Isnayanto Angkat Bicara Terkait Pertandingan Emas
Wadanyon Infanteri Teritorial Pembangunan 856/Satria Bumi Sakti Sambut Danyon C Pelopor, Kompol Usman, S.E., M.M

Berita Terkait

Minggu, 12 Oktober 2025 - 15:58 WIB

Jaya Sakti Sehat, Satgas Yonif 113/JS Bangun Kedekatan Lewat Layanan Kesehatan di Kampung Bilai

Minggu, 12 Oktober 2025 - 05:35 WIB

Kegiatan Dibiayai Dana Desa, Tapi Laporan Dibuat Puskesmas: Desa Bingung, Masyarakat Curiga

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 19:29 WIB

TNI Jaya Sakti Bantu Warga, Pos Engganengga Bagikan Bahan Makanan Door-to-Door ke Rumah Penduduk

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 19:26 WIB

Satgas Yonif 113/JS Menyapa dan Dengarkan Keluhan Warga di Pedalaman Intan Jaya

Jumat, 10 Oktober 2025 - 07:35 WIB

Jaya Sakti Menyapa, Satgas Yonif 113/JS Bangun Silaturahmi Melalui Komunikasi dari Rumah ke Rumah

Jumat, 10 Oktober 2025 - 07:29 WIB

Jaya Sakti Berbagi, Satgas Yonif 113/JS Eratkan Hubungan dengan Anak-anak Kampung Bilai

Kamis, 9 Oktober 2025 - 22:33 WIB

Tanpa Paksaan, Peserta Isbat Nikah di Sukamaju Dukung Penuh Kelanjutan Program Legalitas Pernikahan

Kamis, 9 Oktober 2025 - 16:35 WIB

Satgas Yonif 113/JS Berikan Layanan Kesehatan dari Rumah ke Rumah di Intan Jaya

Berita Terbaru