Pekanbaru — Polemik dugaan pelanggaran UU ITE terhadap ibu rumah tangga berinisial M kembali mengemuka setelah dua mantan polisi, Buha Purba—eks Humas Polres Bengkalis—serta Ganda Simatupang, purnawirawan Polda Riau sekaligus ayah kandung M, mengungkap secara terbuka kejanggalan penangkapan yang mereka saksikan sendiri di rumah. Dua mantan abdi negara itu menahan getir melihat institusi yang pernah mereka bela memperlakukan anak dan menantu mereka dengan cara yang mereka sebut tidak manusiawi dan jauh dari semangat Polri Presisi.
Dalam wawancara eksklusif Sabtu, 22 November 2025, sekitar pukul 15.00 WIB di depan Kantor PPID Pelayanan Informasi Publik Polda Riau, keluarga menyatakan bahwa mereka siap melayangkan pengaduan resmi kepada Polda Riau pada Senin, 24 November 2025. Langkah ini mereka tempuh bukan untuk melawan institusi, tetapi menagih keadilan dari institusi yang pernah mereka banggakan.
Kecurigaan keluarga memuncak ketika enam personel kepolisian datang menyamar sebagai kurir COD Shopee sebelum melakukan penangkapan. Proses itu dilakukan tanpa administrasi legal sesuai KUHAP dan Perkap 6/2019. Ganda Simatupang, mantan Kanit Reskrim, menyebut perlakuan terhadap menantunya— dipiting oleh enam polisi di depan dua cucu balita — sebagai momen yang memalukan bagi dunia kepolisian. Buha Purba ikut menegaskan bahwa tindakan itu bukan hanya berlebihan, tetapi bertolak belakang dari etika profesi yang ia junjung selama puluhan tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluarga juga menemukan kejanggalan utama, barang bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka bukan HP yang digunakan M sehari-hari, tetapi HP miliknya yang dipinjamkan kepada L—temannya—untuk dipakai berkomunikasi melalui akun TikTok lama. HP itu dipinjamkan karena rasa kasihan dan tanpa sepengetahuan M digunakan untuk mengirim pesan kepada W. Namun justru M yang ditetapkan sebagai tersangka. “Dia cuma kasihan meminjamkan HP sama si L itu. Kenapa jadi dia yang ditahan?” tegas keluarga.
Lampiran Surat Perintah Penangkapan PRO JUSTITIA tertanggal 26 September 2025 mencantumkan nama-nama personel yang melakukan penangkapan: KOMPOL Dany Andhika Karya Gita, S.I.K., M.H.; IPDA Danriani, S.H.; Brigadir Ratu Canny, S.H.; Briptu Yudha Talcha Prinsipia, S.H., M.H.; Briptu Arry Aryadi, S.H.; Briptu Rahmat Tul Qoori, S.H.; Briptu Refandi Prayoga, S.H.; serta Muhammad Ihsan, S.H. Dokumen ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Boro Ridwan, S.I.K., M.H. Publik kini berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam prosedur yang dipersoalkan ini.
Keluarga memaparkan kejanggalan lain, gelar perkara super kilat hanya belasan menit, tanpa kehadiran ahli digital forensik, tanpa saksi kunci, tanpa SP2HP, serta penahanan kedua yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Mereka juga mengaku mendengar adanya permintaan Rp10 juta dari oknum penyidik untuk “mempercepat proses”. “Kami pensiunan, Pak dari mana kami mencari uang segitu?” ujar Ganda menahan emosi.
Pendapat ahli turut memperkuat dugaan pelanggaran prosedur. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H., akademisi sekaligus mantan penyidik, menilai penyidikan kasus ini mengandung kesalahan subjek hukum, salah tafsir barang bukti, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan ahli, serta prosedur yang melompati KUHAP. Menurutnya, penyidikan demikian tidak hanya cacat formil, tetapi produk penyidikan yang secara hukum tidak dapat dipertahankan.
Atas seluruh kejanggalan tersebut, keluarga resmi menyiapkan pengaduan kepada Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., dan Kabid Propam Polda Riau Kombes Pol Harissandi, S.I.K., M.H., dengan tembusan kepada Kapolri, Wakapolri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam, Kadiv Humas, Kejati Riau, Kejari Pekanbaru, Kapolda Riau, Wakapolda Riau, Irwasda Polda Riau, Kabid Propam Polda Riau, serta Kabid Humas Polda Riau. Surat tersebut ditandatangani Buha Purba, S.H., sebagai bapak mertua, dan Ganda Simatupang sebagai ayah kandung M.
“Kami tidak menantang hukum. Kami menantang ketidakadilan,” ujar Ganda Simatupang. Kini publik menunggu apakah Polda Riau akan bertindak tegas dan transparan, atau justru membiarkan kasus ini menjadi noda baru dalam wajah penegakan hukum di Indonesia.
(Rls)
