KUTACANE – Aliansi Sepuluh Pemuda pada Jumat (24/01/2025) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Tenggara. Mereka menuntut adanya dugaan pungli SK honorer untuk pencalonan PPPK hingga puluhan juta.
Dahriansyah ketua Aliansi mengatakan, proses pengangkatan PPPK banyak isu-isu negatif, seperti dugaan pungli SK honorer untuk pencalonan PPPK hingga kelulusan dibandrol puluhan juta.
Dijelaskannya, berbagai informasi mengenai dugaan adanya kelulusan PPPK itu terindikasi tidak pernah honorer, bahkan ada yang tidak hadir sama sekali namun bisa mengikuti tes PPPK. Kemudian kebanyakan yang lulus mereka baru honorer, sedangkan yang bertahun-tahun mengabdi gagal atau tidak lulus, ini ada apa?.. Kata Dahrinsyah dalam aksi tersebut
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak adil dalam pembagian porsi PPPK, karena ketika proses pencalonan PPPK ada yang sarjana tidak sesuai jurusan, akan tetapi bisa memakai ijazah SMA tes PPPK,” ungkapnya.
Dahriansyah menyampaikan, dugaan lulus PPPK ada ikatan keluarga dengan pimpinan pimpinan OPD terkait dan dugaan proses penginputan data honorer di pangkalan data tahun 2022 tanpa menginvestasikan secara mendalam dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tenggara.
“Kami menduga data honorer yang masuk tergantung maunya Kepala Dinas terkait, kemudian meminta kepada PJ Bupati Aceh Tenggara Taufik untuk membuat fakta integritas kepada masing-masing instansi untuk memastikan bahwa yang lulus PPPK benar benar adalah seorang honorer.
Kemudian, PJ Bupati harus melakukan investigasi yang mendalam dengan membentuk tim agar turun ke dinas-dinas untuk memastikan ada tidaknya pungli.”Kami minta PJ Bupati mengindentifikasi 256 PPPK yang lulus benar-benar honorer. Jika tidak diindahkan maka kami akan terus aksi turun ke jalan kecamnya.
Menanggapi tuntutan para demonstran PJ Bupati Aceh Tenggara Taufik diwakilkan Asisten I, Muhammad Riduan mengaku tuntutan dari teman-teman semua akan mereka tampung dan akan nanti disampaikan kepada pimpinan.
“Jika isu-isu benar, laporkan kepada kami dengan bukti-buktinya, maka akan kita tindak tegas oknum-oknum tersebut singkatnya
(Laporan Salihan Beruh)
