Tanah Karo || Waspada Indonesia
Pemerintah Kabupaten Karo melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) bersama Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mendampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) II Medan dalam kunjungan lapangan ke kawasan terdampak banjir di Paya Lah Lah.
Kunjungan ini sekaligus menjadi langkah persiapan jelang kedatangan Direktur Serealia, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, yang dijadwalkan hadir pada 11 April 2025 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan dua titik utama, yakni Jembatan Mandin di Dusun Mandin serta areal persawahan yang saat ini terendam di Desa Lau Solu. Dalam beberapa hari terakhir, curah hujan tinggi di kawasan hulu Lau Baleng menyebabkan luapan air yang merendam pertanaman padi di wilayah Lau Mulgap dan Lau Solu.
Dari hasil identifikasi di lapangan, BBWS II Medan menegaskan bahwa penanganan banjir di Paya Lah Lah harus dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.
“Banjir ini bukan persoalan teknis semata, tapi juga menyangkut kesadaran dan keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat. Tanpa dukungan sosial dari warga, solusi jangka panjang akan sulit tercapai,” ujar salah satu perwakilan BBWS II Medan.
Selain itu, ditemukan pula adanya penyempitan dan pendangkalan di sepanjang aliran Sungai Mandin. Kondisi ini menyebabkan kapasitas sungai menjadi sangat terbatas dalam menampung limpasan air, terutama saat terjadi hujan deras di wilayah hulu. Akibatnya, aliran parik dari kawasan Lau Solu—meliputi daerah Siringo-ringo, Sitepu, dan Cina—tidak dapat tertampung secara optimal dan mengalami hambatan untuk mengalir menuju Kali Alas. Hal ini turut memperparah genangan di area persawahan, sehingga memengaruhi aktivitas pertanian masyarakat setempat.
Sebagai langkah konkret, BBWS II akan melakukan normalisasi Sungai Mandin sepanjang dua kilometer dari cek dam Tanjung Pamah hingga Jembatan Mandin. Selain itu, cek dam di kawasan Paya Lah Lah turut diinspeksi dan akan segera diperbaiki.
Tak hanya BBWS II, peran BBWS I juga dibutuhkan untuk melanjutkan normalisasi sepanjang enam kilometer dari Jembatan Mandin hingga sebelum Kali Alas, dengan lebar sungai yang ditargetkan mencapai 12 meter. Dalam hal pembebasan lahan, masyarakat yang menanam kelapa sawit di sepanjang jalur sungai dari Jembatan Mandin hingga Kali Alas telah menyatakan kesediaan untuk membebaskan lahannya. Sementara untuk segmen antara Jembatan Mandin hingga Tanjung Pamah sepanjang 1,6 km, proses negosiasi masih berlangsung.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Karo, mewakili Pemerintah Daerah, menyatakan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam upaya penanganan banjir ini.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bersama masyarakat menjadi kunci utama. Kami berharap pada kunjungan 11 April nanti, komitmen bersama bisa semakin kuat agar petani dapat kembali menanam dengan aman dan hasil yang optimal,” ujarnya.
Kunjungan lanjutan oleh Direktur Serealia bersama perwakilan BBWS I dan BBWS II diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan lintas sektor, sehingga solusi menyeluruh terhadap banjir di kawasan Paya Lah Lah bisa segera direalisasikan.
( Nathan 366 )
