PRINGSEWU —WaspadaIndonesia.com
Kabupaten Pringsewu, atau dikenal sebagai Kota Bambu Seribu, kini sedang menghadapi bencana struktural di sektor krusial: kesehatan. Bagaimana mungkin, enam dari belasan Puskesmas di wilayah ini secara sengaja dibiarkan tanpa pucuk kepemimpinan definitif selama berbulan-bulan? Kondisi ini bukan lagi sekadar tantangan, melainkan sebuah krisis akut yang menempatkan nasib program kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar warga di ujung tanduk.
*Fakta yang Menggugat Kelalaian Daerah*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data menunjukkan bahwa kekosongan jabatan kepala Puskesmas ini telah berlangsung dalam rentang waktu yang tidak masuk akal. Enam Puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan—meliputi wilayah dengan kebutuhan kesehatan yang beragam—dibiarkan berjalan tanpa komando.
Ironisnya, Dinas Kesehatan, yang notabene adalah garda terdepan penanggulangan masalah ini, juga tengah dipimpin oleh seorang Plt. Situasi ini menandakan krisis struktural yang akut dan menyoroti ambang batas ketidakmampuan manajemen di tubuh birokrasi daerah.
*Dampak Nyata Kelalaian: Nyawa Warga Terancam*
Dengan posisi kepala Puskesmas yang kosong, koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi lumpuh. Setiap kebijakan penting tertunda, dan pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan optimal. Program-program vital seperti imunisasi anak, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan cepat terhadap penyakit menular terancam gagal total.
Selain itu, motivasi dan kinerja para tenaga kesehatan di lapangan pasti akan tergerus akibat tidak adanya arahan yang jelas—sebuah kegagalan yang sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah.
*Tanggung Jawab Siapa? Mengapa Kekosongan Ini Dibiarkan Berlarut-larut?*
Publik bukan hanya bertanya, tetapi menuntut jawaban: mengapa kekosongan jabatan krusial ini seolah-olah dibiarkan berlarut-larut? Apakah ini cerminan ketidakmampuan manajemen yang kronis? Atau, apakah kepentingan politik tertentu sengaja menahan proses pengisian jabatan demi keuntungan sepihak?
Ketua Lembaga Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Pringsewu, Hayat, angkat bicara keras. Ia menilai kelambanan ini mencerminkan sikap tidak serius Pemerintah Daerah terhadap hak dasar warga.
”Ini adalah bentuk kelalaian yang fatal. Kekosongan enam kepala Puskesmas selama berbulan-bulan adalah bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah di Kota Bambu Seribu ini menganggap enteng nyawa dan kesehatan warganya. Jika urusan penempatan kepala unit pelayanan dasar saja berlarut-larut, bagaimana kami bisa percaya bahwa program kesehatan yang lebih besar dapat berjalan?” tegas Hayat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan wajib segera memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Ini bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan cerminan kebijakan publik yang abai terhadap hak dasar warga negara atas kesehatan.
*Tuntutan Konkret untuk Bupati dan Pemerintah Daerah*
Masyarakat Pringsewu menuntutk agar Pemerintah Daerah segera dan tanpa alasan lagi mengambil tindakan konkret untuk mengisi kekosongan jabatan di enam Puskesmas tersebut.
Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan komoditas politik atau negosiasi birokrasi.
Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud jika ada kepemimpinan yang kuat dan efektif di setiap unit pelayanan.
Pemerintah harus memastikan krisis ini teratasi SEGERA demi kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Pringsewu.
