JAKARTA | Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa tantangan pertahanan negara saat ini telah mengalami pergeseran paradigma signifikan. Ancaman tidak lagi hanya datang dari kekuatan militer konvensional, tetapi juga memasuki dimensi baru berupa perang psikologis di ruang digital. Ia menekankan pentingnya kesadaran nasional terhadap bentuk ancaman yang bersifat nonfisik ini, yang menyusup secara halus melalui penyebaran informasi menyesatkan, manipulasi opini, hingga upaya sistematis merongrong nilai-nilai kebangsaan.
Pandangan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan pembekalan kepada ratusan peserta Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Rumpin, Bogor, pada Sabtu, 31 Januari 2026. Di forum tersebut, Sjafrie menjelaskan bagaimana kontestasi kepentingan global kini banyak beroperasi melalui medium informasi digital, menjadikan ruang maya sebagai medan baru yang sama strategisnya dengan wilayah fisik. Ia mengingatkan bahwa derasnya arus informasi tidak hanya mempercepat penyebaran berita, tetapi juga membuka peluang infiltrasi narasi negatif yang secara perlahan dapat merusak fondasi kebangsaan.
Dalam pemaparannya, Sjafrie menguraikan jenis-jenis ancaman nonmiliter yang kini dihadapi bangsa, mulai dari disinformasi yang dikemas secara rapi, propaganda terselubung yang dibungkus kesan netral, hingga aktivitas digital lintas batas yang melemahkan kohesi sosial dan kepercayaan terhadap institusi negara. Ia menggarisbawahi pentingnya membangun ketahanan nasional yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan senjata, melainkan juga mencakup ketahanan ideologi, mentalitas masyarakat, serta kesadaran sejarah dan identitas nasional.
Sjafrie mengutip adagium militer klasik si vis pacem, para bellum – jika ingin perdamaian, bersiaplah menghadapi perang – seraya menambahkan bahwa dalam konteks kekinian, kesiapan itu mencakup kemampuan membaca tanda-tanda ancaman sedini mungkin, terutama yang datang melalui kanal digital. Menurut dia, masyarakat Indonesia harus diperlengkapi dengan literasi digital yang memadai untuk dapat memilah informasi, serta menumbuhkan daya kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang potensial merusak semangat persatuan.
Ia menekankan bahwa di tengah intensitas perang informasi yang berlangsung saat ini, media massa memiliki posisi yang sangat strategis. Wartawan, katanya, tidak sekadar menyampaikan berita, tetapi menjadi garda depan dalam menjaga kesadaran dan akal sehat publik. Dengan basis integritas, tanggung jawab moral, dan wawasan kebangsaan, insan pers diharapkan mampu menjadi penjaga opini publik agar tetap berpijak pada data dan kebenaran, serta tidak menjadi alat disinformasi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu.
Kegiatan di Pusat Diklat Bela Negara ini diawali dengan seremoni penyambutan Menhan yang dipimpin oleh Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo. Setelah diterima secara resmi oleh jajaran pengurus PWI Pusat, Sjafrie melanjutkan dengan sesi pembekalan di Auditorium Bela Negara yang berlangsung interaktif meski dalam format ceramah. Para peserta retret, yang terdiri dari wartawan berbagai generasi dan daerah, mengikuti kegiatan dengan antusias tinggi, melihat pentingnya sinergi antara dunia pers dan sektor pertahanan dalam menjaga keutuhan bangsa.
Salah satu peserta, H. Muhammad Amru, jurnalis senior asal Kabupaten Gayo Lues, Aceh, menyampaikan melalui sambungan telepon seluler bahwa kegiatan tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini. Ia menilai, pembekalan dari Menhan memberikan perspektif yang tajam dan strategis tentang posisi pers sebagai benteng pertahanan informasi bangsa. Menurutnya, kecepatan dalam menyampaikan berita harus diimbangi dengan kedalaman analisis dan akurasi demi membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas nasional.
Amru menambahkan bahwa wartawan harus mampu menjalankan fungsinya dengan tangguh, terlebih di era digital yang menuntut ketahanan intelektual dan kebangsaan lebih dari sebelumnya. Ia menyambut baik inisiatif PWI Pusat yang memberikan ruang dialog antara pemerintah, khususnya sektor pertahanan, dengan para insan pers sebagai ujung tombak komunikasi publik nasional.
Lewat penyelenggaraan Retret PWI Pusat ini, diharapkan insan pers dapat memperkuat posisi strategisnya dalam ekosistem pertahanan nonmiliter, sekaligus mempertajam peranannya sebagai pilar demokrasi dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor, termasuk antara media dan pertahanan negara, menjadi keniscayaan untuk menjawab berbagai bentuk tantangan terhadap kedaulatan bangsa secara komprehensif. (J.Porang)
