METRO, 27 Februari 2026 – Meningkatnya elemen masyarakat di Kota Metro yang secara terbuka menyuarakan kritik terhadap kebijakan dan tata kelola pemerintahan perlu dibaca secara objektif dalam perspektif sosiologi politik dan tata kelola kebijakan publik. Fenomena ini bukan sekadar riak sosial, melainkan refleksi dinamika kesadaran politik warga yang semakin tumbuh.
Hendra Apriyanes, menilai bahwa dalam konteks Kota Metro, menguatnya kritik publik berkorelasi dengan meningkatnya literasi masyarakat, akses informasi digital, serta ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pasca berbagai isu kebijakan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
“Dalam perspektif sosiologi politik, kritik publik adalah mekanisme kontrol sosial. Di Kota Metro, ini harus dipandang sebagai indikator partisipasi warga yang hidup, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan,” tegas Anes.
Secara sosiologis, terdapat beberapa faktor spesifik yang memicu menguatnya kritik di Kota Metro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, kesenjangan persepsi antara kebijakan dan dampaknya di lapangan. Masyarakat merespons langsung isu-isu pelayanan publik, pengelolaan anggaran, infrastruktur, serta tata kelola birokrasi. Ketika publik merasa dampaknya belum optimal, kritik menjadi instrumen koreksi yang rasional.
Kedua, akumulasi isu kepercayaan publik. Dalam teori legitimasi politik, stabilitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (public trust). Ketika muncul persepsi maladministrasi, lemahnya pengawasan internal, atau komunikasi kebijakan yang tidak transparan, maka ruang kritik akan semakin melebar.
Ketiga, meningkatnya kesadaran hak warga atas tata kelola yang bersih. Warga Kota Metro semakin memahami hak atas informasi publik, hak atas pelayanan yang berkualitas, serta hak menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam konteks tata kelola daerah, prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta semangat penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Namun demikian, Hendra Apriyanes menekankan pentingnya membangun ruang pemisah yang tegas antara menghadapi kritik dengan langkah politik dan menghadapi kritik dengan langkah kebijakan.
Menurutnya, langkah politik cenderung berorientasi pada pencitraan, konsolidasi dukungan, atau respons naratif jangka pendek untuk meredam opini. Sementara langkah kebijakan harus berorientasi pada perbaikan sistemik, evaluasi program, audit kinerja, koreksi regulatif, serta pembenahan tata kelola berbasis data dan indikator terukur.
“Ketika kritik dijawab dengan pendekatan politik semata, maka yang terjadi adalah polemik. Namun ketika dijawab dengan pendekatan kebijakan, yang lahir adalah solusi,” tegasnya.
Ia menilai Pemerintah Kota Metro perlu memastikan bahwa setiap kritik publik dipetakan secara objektif: mana yang bersifat persepsi, mana yang berbasis data, dan mana yang membutuhkan intervensi kebijakan konkret.
Pendekatan ini akan mencegah bias personal dan menghindari polarisasi sosial.
Dalam kerangka konsolidasi demokrasi lokal, Hendra Apriyanes menyuarakan beberapa langkah strategis.
Pertama, publikasi data anggaran dan capaian program secara berkala serta mudah diakses publik.
Kedua, penguatan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal yang profesional dan independen.
Ketiga, pembukaan forum dialog publik yang substantif dan berbasis pemecahan masalah.
Keempat, evaluasi kebijakan berbasis indikator kinerja dan dampak sosial yang terukur, bukan sekadar respons normatif.
Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD Kota Metro dalam memastikan kritik publik dikonversi menjadi agenda pengawasan dan perbaikan regulatif melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Fenomena meningkatnya kritik di Kota Metro bukan ancaman. Ini alarm demokrasi. Jika dikelola dengan kebijakan yang tepat, ia menjadi energi pembenahan. Jika direspons secara politis semata, ia berpotensi memperdalam krisis kepercayaan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Hendra Apriyanes menekankan bahwa demokrasi lokal yang sehat mensyaratkan keseimbangan antara kepemimpinan yang akuntabel, lembaga legislatif yang bertaji, dan masyarakat yang kritis namun tetap beretika.
“Kota Metro tidak membutuhkan keheningan semu ataupun polesan citra yang kita butuhkan adalah keberanian memperbaiki kebijakan dengan integritas dan tanggung jawab.”
.”
