Diduga Langgar Kode Etik, LPP Lapor KPU dan Bupati Kabupaten Sambas ke DKPP

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:23 WIB

50289 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMBAS – Lembaga Pemantau Pilkada (LPP) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bupati Kabupaten Sambas kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis, 20/06/2024

Laporan tersebut diajukan berdasarkan temuan dan bukti yang dikumpulkan oleh Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) setelah Peluncuran Pilkada dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang di lakukan pada tanggal 31 Mei 2024 di halaman kantor Bupati Kabupaten Sambas.

Dalam laporannya, Ketua LPP Yudha Dawami Abdas, SH kepada awak media membeberkan beberapa poin dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sambas berupa rekaman video dan foto saat kegiatan berlangsung.

Baca Juga :  Menindak Knalpot Brong, Polisi Tilang 39 Pelanggar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

LPP menilai bahwa tindakan KPU Kabupaten Sambas tersebut telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 8 DKPP. Oleh karena itu, LPP meminta DKPP untuk memeriksa laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada KPUD Kabupaten Sambas.

Lanjut Yudha, Dalam kegiatan tersebut sangat jelas, bahwa tidak ada urgensi apapun untuk menempatkan Video dan photo Satono yang merupakan Bupati Kabupaten Sambas saat launching Pilkada tersebut, pasalnya Satono merupakan Pertahana dan akan menjadi Bakalcalon Bupati Sambas Periode 2024-2029.

Baca Juga :  Jelang Idul Fitri, Polda Riau Siaga Penuh Amankan Arus Mudik

Dugaan kita Pilkada Kabupaten Sambas akan diwarnai dengan intervensi kekuasaan karena relasi kuasa yang dimiliki oleh Satono, jangan sampai pertahana melakukan mobilisasi terhadap birokrasi pemerintah, demi menjaga netralitas penyelenggara, kami mendesak DKPP untuk segera mengadili KPU dan Bupati Satono, apa bila terbukti melakukan pelanggaran kami minta pihak yang terlibat untuk segera di non aktifkan. Tegas Yudha

Berita Terkait

Tawuran Dicegah, Kapolresta Pati : Mari Brantas Pengedar dan Pemakai Narkoba Diwilayah
Bukan Sekadar Marga, Ini Rumah Tempat Kami Pulang
Viktor Silaen Hadir Dampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut di Musda XI Golkar Tanjungbalai, Serukan Solidaritas Dan Konsolidasi
Ketum SWI Iskandar Buka UKW di Banjarmasin, Dorong Lahirnya Wartawan Profesional
Dewan Menyapa Warga Berbasis Budaya, Tobias Ginanjar Serap Aspirasi Warga Cipadang Manah
Rapat konsolidasi DPW Sekaligus Pembentukan dan Pengukuhan DPD SWI Kota Bandung Dan Kabupaten Bandung
Empat Masjid di Rohil Disambangi Polres Saat Subuh
Atasi Beban Ekonomi, Ratusan Warga Sukatani Bandung Barat Merasa Bersemangat Dapat Tiga Karung Beras

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:31 WIB

Dukung Kebersihan Lingkungan Sekitar Mako Dan Pelayanan Publik Maksimal Polres Pakpak Bharat Laksanakan Program Green Policing.

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru