Suka Makmue : Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., secara resmi membuka Sosialisasi Pengawasan Keuangan Gampong yang diikuti oleh seluruh keuchik dan bendahara gampong (desa) se-Kabupaten Nagan Raya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya itu berlangsung di Anjungan Pendopo Bupati, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, pada Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa TRK menegaskan bahwa pemerintah gampong memegang peranan strategis dalam menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah gampong merupakan ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan gampong yang tepat sasaran adalah bagian penting dari mewujudkan visi Kabupaten Nagan Raya, yaitu mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Mandiri dan Madani,” ujar TRK.
Bupati TRK menekankan bahwa besarnya alokasi dana yang masuk ke gampong harus diiringi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan secara benar dan bertanggung jawab.
“Saya mengimbau kepada seluruh Keuchik agar benar-benar mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku. Ingat bahwa ini adalah amanah negara untuk masyarakat, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh disalahgunakan, dan tentu saja tidak boleh dikorupsi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
“Keuchik adalah pemimpin terdekat masyarakat. Setiap kebijakan dan keputusan akan langsung dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, keteladanan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab harus menjadi landasan dalam setiap langkah pengelolaan keuangan,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Kabupaten Nagan Raya, Abdul Hady, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur gampong sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
“Hasil pengawasan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat gampong yang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan keuangan, bahkan hingga berujung pada penyalahgunaan dana desa,” ucapnya.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman aparatur mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan masih perlu diperkuat,” sambung Abdul Hady.
Ia menambahkan bahwa Inspektorat akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan melalui berbagai program peningkatan kompetensi.
“Pencegahan akan lebih efektif apabila kapasitas aparatur meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap gampong dapat semakin tertib administrasi, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Adapun jumlah peserta sosialisasi kata Abdul Hady, sebanyak 444 orang terdiri dari para keuchik dan bendahara gampong.
“Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, mulai 25–26 November 2025. Hari pertama diikuti oleh para keuchik, sementara hari kedua diperuntukkan bagi bendahara gampong,” pungkasnya.
Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Hendrio Suherman, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nagan Raya, yang memaparkan aspek hukum tindak pidana korupsi serta konsekuensi pidana atas penyimpangan keuangan gampong.
Narasumber kedua, Aipda Ade Rahmat Saputra, S.AB., Kanit Tipikor Polres Nagan Raya, yang menjelaskan potensi kerawanan korupsi di tingkat gampong serta langkah pencegahan berdasarkan kasus nyata.
Berikutnya Zarminsyah, S.T., Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Nagan Raya, yang membahas aspek teknis pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. ( Red )
