BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRINUSA Provinsi Lampung mengeluarkan perintah tindak lanjut yang bersifat mendesak kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) TRINUSA Kabupaten Waykanan. Perintah ini terkait dengan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Waykanan pada anggaran tahun 2021,2022, 2023, dan 2024.
Surat bernomor 0473/ DPD/LSM-TRINUSA/PROV/LPG/I/2026 itu menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Lampung. Laporan awal dugaan korupsi tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh DPC TRINUSA Waykanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025.
Dalam surat yang ditandatangani oleh pimpinan DPD tersebut, DPC TRINUSA Kabupaten Waykanan diperintahkan untuk segera mengambil empat langkah strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait, mencakup KPK, Kepolisian Daerah Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk memantau perkembangan proses hukum atas laporan yang telah diajukan.
Kedua, melakukan pemantauan dan pendalaman lebih lanjut terhadap temuan-temuan baru, terutama pada program-program yang berpotensi menimbulkan kerugian negara di lingkungan Disdikbud Waykanan.
Ketiga, menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung tambahan, seperti analisis anggaran mendalam, bukti transaksi, serta data relevan lainnya guna memperkuat posisi laporan awal.
Keempat, menyampaikan laporan perkembangan hasil pemantauan dan koordinasi kepada DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung secara rutin setiap bulan.
DPD TRINUSA Lampung menegaskan bahwa perintah ini memiliki landasan hukum yang kuat, merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, langkah ini juga selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LSM TRINUSA yang mengamanatkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Surat yang diawali dengan salam khas organisasi, “Salam Trinusa, Salam Nusantara!!!” dan “Assalamu’alaikum Wr. Wb.” ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan, sebagai salah satu sektor vital pembangunan daerah.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Waykanan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat terkait surat perintah dari DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung tersebut.
(Hayat)
