KUTACANE — WASPADA INDONESIA – Ketua KALIBER ACEH Zul kanedi seliian,menyampaikan apresiasi mendalam atas meluncurinya berbagai program strategis pemerintah di Kabupaten Aceh
Tenggara.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Pembangunan Irigasi Kecil berbasis masyarakat (P3-TGAI), yang dinilai menjadi angin segar bagi para petani dalam mengatasi kendala pasokan air sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Namun, di tengah bergulirnya program-program positif ini, KALIBER ACEH memberikan catatan tegas: program pembangunan harus dikawal bersama, bukan justru diganggu.
Pengawasan Wajib, Tapi Jangan Berubah Jadi Intimidasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut KALIBER ACEH, fungsi pengawasan masyarakat dan lembaga memang sangat krusial. Kendati demikian, proses pengawasan wajib berjalan sesuai koridor hukum, berbasis data konkrit, dan menghormati mekanisme yang berlaku.
Pihaknya menyayangkan jika ada oknum yang memanfaatkan dalih “pengawasan” untuk melakukan tekanan psikologis atau intimidasi terhadap kepala desa maupun kelompok tani di lapangan.
Kita sangat mendukung pengawasan. Tapi ingat, jangan sampai pengawasan itu berubah bentuk menjadi tekanan atau intimidasi. Jika ada dugaan penyimpangan, buktikan dan laporkan ke pihak berwenang. Jangan buat petani kita takut bekerja!” tegas Ketua KALIBER ACEH.
KALIBER juga memberikan apresiasi khusus kepada para wakil rakyat di DPR RI yang dinilai aktif memperjuangkan aspirasi dan membawa program-program pusat ke Aceh Tenggara. Semakin banyak kucuran program dari pusat, semakin besar pula manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat bawah.
Mendorong Mitigasi Bencana Rp2 Triliun & Menolak Stigma Negatif
Di sisi lain, KALIBER ACEH mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar atau informasi negatif yang belum terverifikasi, yang sengaja dihembuskan untuk membangun stigma buruk terhadap Aceh Tenggara. Kritik tentu sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan didukung fakta yang valid.
Saat ini, Aceh Tenggara juga tengah didorong untuk mendapatkan program strategis nasional berupa mitigasi bencana hulu-ke-hilir, termasuk rencana penataan Kali Alas dan Kali Bulan dengan nilai investasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Jangan setiap program yang masuk langsung dicurigai secara sepihak. Kalau memang ada indikasi kesalahan, bongkar dengan bukti yang sah. Tapi kalau program itu jelas-jelas baik bagi rakyat, jangan dihalangi. Aceh Tenggara butuh pembangunan, bukan kegaduhan,” tambahnya.
Seruan Keberanian: Lawan Pungli dan Pemerasan!
Sebagai penutup, KALIBER ACEH menyerukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala desa, kelompok tani, hingga elemen masyarakat luas untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas jika menemukan praktik penyelewengan di lapangan.
Jika terjadi indikasi pungutan liar (pungli), tekanan politik, maupun upaya pemerasan dari pihak mana pun, masyarakat diminta untuk berani melaporkannya secara resmi ke aparat penegak hukum.
Sudah saatnya Aceh Tenggara membuka pintu selebar-lebarnya bagi kemajuan pembangunan, memperkuat barisan pengawasan yang transparan, dan menutup rapat ruang bagi pihak-pihak yang hanya ingin menciptakan kegaduhan demi kepentingan tertentu.
Laporan: Aliasa
