METRO — Pemerintah Kota (Pemkot) Metro saat ini sedang melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi posisi Eselon II, III, dan IV. Proses ini menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Basuki, yang menegaskan agar seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun titipan jabatan.
“Lelang jabatan jangan hanya menjadi formalitas. Ini harus menjadi proses seleksi yang ketat dan transparan, agar pejabat yang terpilih benar-benar orang yang memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang bersih,” tegas Basuki, Selasa (30/09/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, seorang pejabat publik bukan hanya dituntut mampu menjalankan tugas teknis, tetapi juga wajib menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan akhlak yang baik. Basuki mengingatkan bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi antara lain:
Memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan
Berusia maksimal 56 tahun
Memiliki rekam jejak integritas, kinerja, dan moralitas yang baik
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam dua tahun terakhir
Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba
Melampirkan rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi asal
“Jangan sampai ada pejabat yang naik jabatan hanya karena kedekatan atau lobi politik. Kalau itu terjadi, maka tujuan reformasi birokrasi akan gagal total,” tegasnya lagi.
Basuki menambahkan, DPRD akan terus mengawasi jalannya seleksi agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan wewenang. Ia memperingatkan Pemkot Metro agar tidak bermain-main dengan jabatan publik karena menyangkut langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pejabat yang dipilih harus bersih dari catatan buruk, tidak bermasalah hukum, dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok. Kalau proses lelang jabatan ini dicederai oleh praktik kotor, konsekuensinya adalah runtuhnya kepercayaan publik,” pungkas Basuki.
Lebih jauh, Basuki menegaskan bahwa jika dalam proses lelang jabatan ditemukan adanya indikasi kecurangan, nepotisme, atau intervensi politik, maka DPRD tidak akan segan untuk mendorong audit khusus dan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.
“Ini menyangkut masa depan birokrasi Kota Metro. Jangan sampai jabatan strategis ditempati orang-orang yang tidak layak. Jika ada pelanggaran, kami pastikan akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum agar ditindak tegas,” tutup Basuki dengan nada tegas.
