Aceh Tenggara — Komponen masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara mendesak agar rekanan proyek pembangunan jembatan rangka baja ruas Mbarung–Kedataran segera mempercepat pekerjaan. Sorotan publik menguat lantaran progres pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Babussalam dengan beberapa kecamatan lainnya seperti Lawe Alas dan Darul Hasanah itu dinilai berjalan lambat, padahal tenggat waktu penyelesaian proyek semakin dekat.
Proyek pembangunan jembatan senilai Rp7,8 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2025 tersebut dimulai pada bulan Agustus lalu. Kini, dengan sisa waktu kurang dari 40 hari menuju akhir masa kontrak pada Desember 2025, progres pelaksanaan baru mencapai sekitar 30 persen. Kondisi ini menimbulkan kecemasan serius di tengah masyarakat karena jembatan tersebut berstatus vital sebagai penghubung ekonomi dan akses masyarakat antarwilayah.
Amalun Selian, salah seorang tokoh masyarakat, menyatakan bahwa keterlambatan pembangunan jembatan akan berdampak langsung terhadap sejumlah sektor, khususnya pertanian, pariwisata, dan perdagangan lokal. “Jika pembangunan selesai lebih lama dari waktu seharusnya, otomatis akan membuat pendapatan pengelola wisata dan petani menurun drastis. Akses ke sentra perkebunan hingga objek wisata sangat terganggu,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jupri Yadi, pegiat masyarakat lainnya, juga angkat bicara. Ia mengkritik kinerja rekanan CV Karya Abadi yang dianggap tidak maksimal sejak awal pengerjaan. Ia menyindir lemahnya penggunaan alat di awal proyek yang menghambat pengerjaan fondasi dan struktur dasar jembatan. “Gunakan alat yang memadai. Jangan seperti awal proyek dimulai, alat pengeruk dan pembuat pondasinya bahkan terlalu lamban untuk ukuran proyek senilai itu,” cetusnya.
Kekhawatiran masyarakat tidak hanya tertuju kepada pelaksana proyek saja, tetapi juga ditujukan kepada pihak pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara. Warga mendesak agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas lebih tegas dan hadir memastikan kualitas serta ketepatan waktu pekerjaan. Apalagi, jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur penghubung utama yang paling sering digunakan masyarakat di tiga kecamatan wilayah seberang.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV Karya Abadi, namun dijalankan oleh pelaksana lapangan bernama Sukeri, yang diketahui merupakan mantan pejabat di lingkungan Setdakab Aceh Tenggara. Konsultan pengawas proyek diketahui adalah CV Karya Rahmah Perkasa.
Pejabat Pembuat Komitmen proyek, Sujarno, saat dikonfirmasi pada Senin (24/11/2025) membenarkan bahwa progres pembangunan jembatan hingga kini baru menyentuh angka 30 persen. Ia belum dapat memastikan apakah pembangunan dapat selesai tepat waktu atau tidak. “Kita belum bisa pastikan apakah bisa selesai sebelum akhir Desember atau tidak. Bila tidak, bisa saja dilakukan CCO (Contract Change Order),” kata Sujarno.
Meski demikian, Sujarno menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi soal kualitas pekerjaan. Ia berjanji akan memberikan teguran tegas kepada rekanan apabila pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bestek). “Soal kualitas, kita tidak akan main-main. Kalau tidak sesuai bestek, kami akan tegur langsung,” tegasnya.
Terkait lambannya progres pekerjaan, ia mengaku telah beberapa kali menyurati dan memberi peringatan kepada pihak rekanan agar meningkatkan volume pekerjaan dan mempercepat proses penyelesaian. Ia menambahkan bahwa percepatan pekerjaan sangat penting mengingat jembatan Mbarung merupakan infrastruktur pengikat mobilitas masyarakat, ekonomi, dan aktivitas strategis lainnya di wilayah tersebut.
Desakan publik ini menjadi pengingat keras agar pembangunan infrastruktur dasar di daerah tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat. Dalam situasi ekonomi yang masih berproses memulihkan diri, masyarakat sangat membutuhkan jaminan atas konektivitas wilayah, kelancaran distribusi hasil pertanian, dan kemudahan usaha di sektor pariwisata lokal.
Keterlambatan penyelesaian jembatan Mbarung bukan hanya soal waktu, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelaksana dan komitmen pemerintah dalam membangun secara tepat guna dan tepat waktu. Masyarakat berharap, tidak ada kepentingan politik atau pribadi yang membayangi pelaksanaan proyek publik, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Masyarakat kini menanti tindakan konkret, bukan janji, dari semua pihak yang terlibat.
Laporan : Salihan Beruh
