YARA: BPJN Aceh Gagal Pastikan Akses Jalan & Jembatan — Ribuan Korban Banjir Terisolasi

- Redaksi

Selasa, 2 Desember 2025 - 23:17 WIB

50320 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH :  Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Banda Aceh, H. Yuni Eko Hariyatna, atau dikenal sebagai Dato’ Embonk, menyoroti keras kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang dinilai gagal memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan pada saat banjir besar melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Menurut YARA, kondisi jalan nasional yang rusak parah, jembatan yang terputus, serta akses utama yang tak kunjung diperbaiki secara memadai telah menyebabkan ribuan warga korban banjir terisolasi dan sangat terlambat menerima bantuan logistik.

“Akses Hilang, Logistik Tidak Sampai”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pernyataannya, Dato’ Embonk menilai BPJN Aceh lalai menjalankan fungsi dasar pemeliharaan infrastruktur vital. Ia menyebut sejumlah jalur penghubung utama—baik di pesisir, dataran tinggi, maupun pedalaman—seharusnya sudah diperkuat jauh sebelum puncak musim hujan tiba.

“Ketika jalan nasional dan jembatan yang menjadi urat nadi Aceh justru ambruk saat bencana, itu berarti ada kegagalan serius dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Dampaknya langsung menimpa rakyat yang kini terjebak tanpa akses bantuan,” kata Dato’ Embonk dalam pernyataan tertulisnya.

Baca Juga :  Angka Kemiskinan di Aceh Tinggi Karena Dana Otsus Salah Urus, Pokir Dewan Tak Tepat Sasaran

YARA mencatat bahwa keterlambatan logistik bukan terjadi karena kurangnya bantuan, tetapi karena infrastruktur darat tak mampu berfungsi pada saat paling krusial. Kondisi ini, kata Dato’ Embonk, membuat jalur darurat harus mengandalkan perahu, helikopter, atau jalur memutar yang memakan waktu berjam-jam.

Kritik Terhadap Penanganan Darurat yang Bersifat “Tambal Sulam”

YARA juga menyoroti pola penanganan darurat BPJN Aceh yang dinilai hanya berupa langkah sementara: penimbunan jalan amblas, pemasangan jembatan darurat, serta pembersihan longsor tanpa adanya kepastian rehabilitasi permanen.

“Setiap tahun pola yang sama berulang. Jalan amblas, jembatan putus, BPJN turun membawa alat berat, tetapi solusi jangka panjang tidak pernah tuntas. Ini bukan sekadar bencana alam—ini bencana manajemen,” ujar Dato’ Embonk.

Menurut YARA, banyak ruas yang sudah lama masuk kategori rawan kerusakan tetapi tidak pernah diprioritaskan untuk perkuatan struktur, drainase permanen, atau rekonstruksi menyeluruh.

Ribuan Warga Terjebak — Pemerintah Diminta Lakukan Audit Menyeluruh

Situasi terputusnya akses darat menyebabkan sejumlah kecamatan terisolasi, terutama wilayah yang berada di antara jembatan penghubung utama. Bantuan beras, air bersih, obat-obatan, dan pos kesehatan bergerak sering tertahan berjam-jam karena alat berat lambat datang atau jalan tidak dapat lagi dilalui.

Baca Juga :  PUSDA: Apresiasi Pemko Banda Aceh Raih Penghargaan Kepatuhan Pajak

YARA menilai kondisi ini sebagai kegagalan sistemik BPJN Aceh dalam menjamin kesiapan infrastruktur strategis.

“Negara wajib hadir, bukan sekadar mengirimkan alat berat saat bencana terjadi. Yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang kuat, bukan reaksi panik setelah kerusakan sudah menelan korban,” tegas Dato’ Embonk.

YARA Minta Evaluasi BPJN dan Transparansi Anggaran

Untuk mencegah krisis serupa berulang, YARA mendesak pemerintah pusat dan Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah berikut:
1. Audit kinerja dan audit fisik seluruh proyek jalan dan jembatan nasional di Aceh.
2. Investigasi penggunaan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi.
3. Percepatan pembangunan ulang jembatan dan jalan prioritas dengan standar tahan banjir/longsor.
4. Transparansi progres penanganan infrastruktur ke masyarakat.

Dato’ Embonk menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi penentu hidup-matinya akses bantuan bagi warga di saat bencana.

“Ribuan warga menunggu bantuan. Tidak ada alasan bagi BPJN untuk gagal lagi. Jalan dan jembatan adalah urat nadi Aceh—ketika nadi terputus, rakyat yang pertama kali tersungkur,” tutupnya.(*)

Berita Terkait

Tak Hanya Menjaga Keamanan, Brimob Polda Aceh Hadir di Tengah Masyarakat Melalui Shalat Subuh Keliling
Tiga Kandidat Berebut Kursi Ketua PWI Aceh, Nomor Urut Resmi Ditetapkan
Bupati TRK Apresiasi Kolaborasi Sukseskan Gerakan Nagan Raya Berhaji, Tembus 2.876 Rekening Tabungan Haji
Usai Apel Siaga Bencana, Ketua RAPI Nagan Raya Jalin Silaturahmi Tanpa Batas dengan Kepala PLN ULP Jeuram
Perkuat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup Hibahkan Enam Armada untuk Nagan Raya
Pak Bob Tegaskan BKD Bekerja Sesuai Aturan, Kasus Ketua DPRK Masuki Tahap Lanjutan
Puluhan Relawan RAPI Aceh Selatan Sambangi Abdya, Perkuat Silaturahmi Tanpa Batas di Pantai Jilbab
Ketua RAPI Nagan Raya Serahkan Baju HARLAH ke-46 kepada Kapolsek Seunagan Timur, Perkuat Sinergi dan Silaturahmi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru