Kutacane,Waspada Indonesia — Sebuah video yang menunjukkan tumpukan logistik bantuan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara beredar luas di media sosial dan menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Dalam video tersebut, terlihat warga sipil bersama petugas BPBD membuka gudang berisi penuh dengan berbagai jenis kebutuhan pokok, yang diduga merupakan bantuan untuk korban bencana banjir yang melanda daerah tersebut beberapa waktu lalu.
Meski kondisi darurat bencana telah berlalu, tampaknya masih ada stok logistik yang belum tersalurkan sepenuhnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari masyarakat dan pegiat sosial di wilayah tersebut. Menanggapi video yang beredar, sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Mohd Asbi. Melalui pesan singkat WhatsApp, ia menyebut sedang berada di Banda Aceh dan menyarankan agar pertemuan dilakukan di lain waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Respons lambat dari BPBD menuai kritik dari berbagai kalangan. Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara (BSPAT), melalui ketuanya Dahriansyah, meminta agar instansi tersebut segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Menurutnya, perlu dijelaskan secara detail apakah bantuan yang menumpuk itu merupakan logistik untuk tanggap darurat banjir atau untuk keperluan lain. Ia menilai, tanpa penjelasan transparan, kondisi ini dapat menimbulkan asumsi negatif di masyarakat terhadap penanganan bencana oleh pemerintah daerah.
“Kalaksa BPBD harus bicara terbuka. Sampaikan ke publik berapa jumlah logistik yang masuk, bagaimana mekanisme pendistribusiannya, dan kenapa sampai sekarang masih ada tumpukan barang di gudang,” ujarnya, Jumat (16/01/2026).
Ia juga menyoroti pengelolaan dana bantuan dari pusat. Berdasarkan informasi yang diterima BSPAT, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah merealisasikan transfer dana bantuan presiden sekitar Rp 2,4 miliar ke dua instansi, yakni BPBD dan Dinas Sosial. Dari total bantuan sebesar Rp 4 miliar yang diarahkan untuk wilayah terdampak banjir, rincian penggunaan anggaran hingga kini belum dipublikasikan secara luas.
Dahriansyah menilai penting bagi BPBD dan Dinas Sosial untuk memaparkan secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan, untuk menghindari salah persepsi publik. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan, baik berupa barang maupun dana, menyangkut kepercayaan masyarakat yang menjadi korban bencana. Ketertutupan data, menurutnya, hanya akan memperburuk citra pemerintah daerah di mata publik.
Di sisi lain, BSPAT juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang BPBD. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan bencana oleh eksekutif daerah.
“Dewan jangan tidur. Video sudah jelas beredar, isinya logistik bantuan yang masih menumpuk. Ini harus segera ditindaklanjuti. Rakyat punya hak untuk tahu kenapa bantuan itu belum disalurkan,” tegas Dahriansyah.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pihak BPBD Aceh Tenggara mengenai status logistik yang terlihat di dalam gudang maupun penjelasan teknis terkait distribusinya. Masyarakat, khususnya para korban banjir, berharap agar pemerintah daerah dapat segera memberikan klarifikasi dan menyalurkan sisa bantuan sesuai kebutuhan.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya sistem manajemen logistik bencana yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Keterbukaan informasi, serta pengawasan yang efektif, menjadi satu dari sekian banyak aspek penting dalam menangani bencana secara berkeadilan dan profesional, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
