Kutacane, Aceh Tenggara – Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, SE, MM, menegaskan pentingnya peran insan pers dalam mendukung kemajuan daerah yang dikenal dengan sebutan Tanah Alas Metuah. Pernyataan itu disampaikan Salim Fakhry saat bersilaturahmi dan berdialog interaktif bersama pengurus serta anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tenggara di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan bahwa wartawan berperan vital dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai, tanpa kehadiran insan pers, roda pemerintahan tidak akan berjalan optimal dan akuntabel. Salim Fakhry menyebut, setiap kebijakan pemerintah perlu mendapat sorotan objektif dari media demi mendorong tata kelola yang transparan di Aceh Tenggara.
“Kami membutuhkan insan pers untuk ikut mengontrol serta mengawasi kami dalam memimpin daerah ini. Apa pun yang kami lakukan tidak akan berarti tanpa dukungan dan kritik membangun dari para wartawan,” ujarnya di hadapan para jurnalis dan jajaran pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, kata Salim Fakhry, membuka diri terhadap berbagai masukan, khususnya dari masyarakat serta media massa. Namun, pihaknya meminta kritik yang disampaikan bisa dikelola secara profesional, tetap berlandaskan etika jurnalistik, dan menghindari penyebaran informasi yang bernuansa fitnah maupun tidak terverifikasi.
“Kami tidak alergi terhadap kritik, asalkan kritik yang disampaikan berada dalam koridor yang wajar, beretika, dan tidak menyebarkan fitnah atau berita sepihak,” tegasnya.
Dalam momen yang sama, Ketua PWI Aceh Tenggara, Sumardi, menyampaikan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. PWI Aceh Tenggara mendukung penuh program Pemkab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sekaligus meminta dukungan dalam upaya peningkatan profesionalisme wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Muda, Madya, dan Utama sesuai standar Dewan Pers.
Sumardi menekankan, pelaksanaan UKW menjadi salah satu langkah strategis untuk menjamin mutu pemberitaan sekaligus menegaskan posisi wartawan sebagai mitra kritis pembangunan. Ia berharap Pemkab Aceh Tenggara dapat menyediakan dukungan anggaran bagi terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Salim Fakhry berkomitmen akan memperjuangkan kebutuhan anggaran bagi kegiatan UKW pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan sangat penting agar kemitraan dengan pemerintah daerah terbangun secara sehat, produktif, dan saling menguatkan peran masing-masing.
Acara yang digelar di ruang kerja Bupati itu turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Aceh Tenggara dan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten. Dialog ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam meningkatkan transparansi serta mutu tata kelola pemerintahan di Aceh Tenggara.
Laporan : Salihan Beruh
